15 Guru Swasta Wadul Dewan Tolak Berdirinya Sekolah Negeri Baru di Driyorejo Gresik

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Sebanyak 15 guru swasta menolak pendirian sekolah negeri baru di Kecamatan Driyorejo, Gresik.

Hal itu karena mereka kekurangan murid.

15 guru swasta di Driyorejo Gesik tersebut datang ke kantor DPRD Gresik, Kamis (13/6/2019).

Bersama Komisi IV DPRD Gresik, mereka melakukan audiensi bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik.

Mereka menuntut agar pembangunan unit sekolah baru tersebut dibatalkan.

• Kasus OTT di BPPKAD Gresik, Pejabat Potong Insentif Pegawai untuk Dibagi-bagi Hingga Wisata

• Jorge Lorenzo Akui Makin Percaya Diri Hadapi MotoGP 2019 setelah Kunjungi Jepang

Ketua Forum Komunikasi SMP Mts Swasta (FKSMS) Kecamatan Driyorejo Gresik, Jailani, mengatakan, pendirian sekolah baru bisa mematikan secara perlahan nyawa sekolah swasta.

Terutama yang paling krusial, sekolah swasta bisa kekurangan murid.

"Kami ini menampung siswa yang tidak diterima di SMP Negeri 1 Driyorejo, sekolah swasta tidak kalah dengan sekolah negeri, tetapi kalau berdirikan sekolah baru lagi, kami kehilangan murid, bagaiman nasib kami," kata dia.

Dalam kesempatan itu, dia menumpahkan kekecewaannya terhadap sikap Dispendik Gresik yang lebih memilih mendirikan sekolah negeri, ketimbang membantu meningkatkan kualitas sekolah swasta.

• Banyak Mitra Warga PPDB yang Ternyata Mampu, Pemkot Surabaya Kewalahan

• Kesal Dapat Penalti Saat F1 Kanada 2019, Sebastian Vettel Tak Peduli Lagi Soal Gelar Juara Dunia

Padahal anggaran pembangunan sekolah baru itu lebih dari cukup, jika diperuntukan untuk membiayai kualitas pendidikan swasta agar lebih bersaing.

Selain faktor kekurangan murid, faktor lain yang juga dirasakan oleh para pengajar di sekolah swasta adalah jika siswa berkurang, maka jumlah jam mengajar guru juga akan dikurangi.

Menurut data pokok kependidikan (Dapodik), jam mengajar guru yang tidak terpenuhi maka tunjangan profesi pendidik (TPP) tidak bisa cair.

“Kami guru swasta juga punya perut, guru ini punya anak, istri dan keluarga, mereka rata-rata tidak mendapat pemasukan dari sumber yang lain," ungkapnya.

• Gara-gara Kesal Sering Diomeli, Pemuda Asal Gresik Tega Gorok Leher Ibu Kandungnya

• Lee Chong Wei Putuskan Gantung Raket setelah 19 Tahun Berkarier di Dunia Bulu Tangkis

Menanggapi hal itu, Kepala Dispendik Gresik, Mahin, mengatakan pendirian sekolah baru di Kecamatan Driyorejo sudah melalui pertimbangan yang matang.

Salah satunya adalah, SMP 1 Driyorejo tidak cukup menampung murid, ditambah lagi jumlah lulusan SD/MI semakin tahun semakin naik dan juga wilayah Driyorejo padat penduduk.

Di samping itu juga pendirian sekolah berdasarkan dorongan dari tokoh masyarakat setempat.

Sebab, selama ini di Desa Bambe lokasi yang hendak dibangun sekolah baru, aksesnya jauh dengan sekolah negeri.

Banyak masyarakat Bambe yang merupakan daerah paling pinggiran memilih bersekolah di kabupaten tetangga.

• Ketua MUI Gresik Minta Warga Tolak Ajakan Aksi Rusuh Soal Pilpres

Mahin menganggap, dengan diterapkan sistem zonasi pada PPDB saat ini, pembangunan unit sekolah baru tidak akan berdampak pada jumlah murid.

Pasalnya, dalam sistem tersebut, sekolah negeri bisa menerima siswa tergantung radius jarak antara rumah dan sekolah.

"Sistem PPDB sudah memakai zonasi, ada dua faktor mendirikan sekolah negeri di Diryorejo trennya semakin naik dan disambut masyarakat Bambe minta pengajuan permohonan pendirian SMP, akses ke SMP negeri jauh," bebernya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda mengatakan, akan melakukan kajian lebih dalam terkait persoalan tersebut.

Sebab pihaknya perlu mengumpulkan data-data di lapangan, sesuai hasil yang disampaikan kedua pihak.

“Ini saya minta data lengkapnya dulu, kalau guru-guru menjadi dampak pengurangan jam akan menjadi pertimbangan di Komisi IV,” katanya. (Surya/Willy Abraham)

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com: