Kasus Korupsi di BPPKAD Gresik, Jaksa: Terdakwa Mukhtar Cairkan Dana Operasional Bupati Rp 70 Juta

Sidang Korupsi yang menyeret Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, Mukhtar kembali digelar

Kasus Korupsi di BPPKAD Gresik, Jaksa: Terdakwa Mukhtar Cairkan Dana Operasional Bupati Rp 70 Juta
Surya/Sugiyono
Terdakwa Mukhtar (Baju batik) menyapa saksi usai sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, kasus OTT Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik Kamis (20/6/2019).  

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK –  Sidang Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sekaligus sekretaris BPPKAD, Mukhtar kembali digelar pada Kamis (20/6/2019)

Sidang kali ini menghadirkan saksi yaitu Kepala Bagian Organisasi Dan Tatalaksana, Malahatul Fardah; Kepala Bagian Keuangan, Abdul Madjid; dan Kepala Subbagian anggaran dan pertanggungjawaban Sekretariat Kabuaten Gresik, Saidah.

Para saksi tersebut menjelaskan sistem pencairan anggaran dari masing-masing Dinas di Pemkab Gresik.

Sebab, penyidik menemukan berkas operasional bupati Gresik di meja terdakwa saat penggeledahan kantor BPPKAD Januari 2019.

(Wali Kota Surabaya Risma Penuhi Panggilan Kejati jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi YKP dan PT YEKAPE)

Saksi Abdul Madjid menjelaskan, untuk pengajuan anggaran operasional, kurir yang membawa kuitansi langsung menaruh ke kantor.

“Siapa kurir ini saya tidak tahu, sebab kuitansi biaya operasional bupati ini langsung di meja saya. Kemudian saya cairkan dan diambil Pak Mukhtar. Setelah pencairan itu tidak ada bukti penerimaan,” kata Abdul Madjid, Kamis (20/6/2019).

Salah satu bukti yang ditunjukan tim jaksa penuntut umum Pidana Khusus Kejari Gresik, bahwa ada pencairan dana operasional Bupati sebesar Rp 70 Juta yang dibawa oleh terdakwa Mukhtar.

“Ini ada daftar list kegiatan bupati, di antaranya kegiatan mantenan dan lainnya juga di meja terdakwa saat penggeledahan. Diduga juga menggunakan anggaran di BPPKAD hasil pemotongan insentif,” kata tim jaksa.

Oleh karena itu, jaksa juga menanyakan tugas terdakwa dalam menjalankan tugas untuk mencairkan dana operasional bupati.

Halaman
123
Penulis: Sugiyono
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved