Sistem Zonasi PPDB 2019 Diprotes Wali Murid, Jokowi: Tanyakan Kepada Menteri Pendidikan

Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 2019 menggunakan sistem zonasi mengundang banyak masalah.

Sistem Zonasi PPDB 2019 Diprotes Wali Murid, Jokowi: Tanyakan Kepada Menteri Pendidikan
SURYA.CO.ID/WILLY ABRAHAM
Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di Gor Tri Dharma, Kabupaten Gresik, Kamis (20/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 2019 menggunakan sistem zonasi mengundang banyak masalah. Presiden Jokowi mengakui sistem zonasi PPDB tahun ini banyak masalah.

"Tanyakan kepada Menteri Pendidikan, memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi. Tanyakan lebih detail kepada Menteri Pendidikan, (Muhadjir Effendy)," ujar Jokowi usai membagikan 3.200 sertifikat tanah di Gor Tri Dharma, Gresik, Kamis (20/5/2019).

Sebelumnya, gelombang protes terus berdatangan dari wali murid. Mereka tidak rela anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri karena hanya terbentur jarak.

Tambah Pagu 200 Siswa di Tiap Sekolah, Dindik Surabaya Buka PPDB Tambahan Untuk SMP

Protes Sistem Zonasi PPDB, Ratusan Wali Murid Mulai Tenang saat Ditemui Kepala Dindik Kota Surabaya

Di Kabupaten Gresik, sistem PPDB 2019 membuat DPRD Kabupaten Gresik memanggil Dinas Pendidikan (Dispendik). Sebab, para wali murid tidak terima anaknya tidak masuk sekolah negeri.

Baru-baru ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menangguhkan sistem PPDB SMA SMK di Jawa Timur pada Rabu (19/6/2019) sore. Namun, pada Kamis (20/6/2019) dinihari tepatnya pukul 00.22 WIB, Khofifah kembali membuka PPDB SMA SMK.

Sebab, Permendikbud No. 51 tahun 2018 tentang PPDB menggunakan sistem zonasi tersebut tidak dapat ditangguhkan alias jalan terus.

Penulis: Willy Abraham
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved