Dampak PPDB Sistem Zonasi, 2.000 Siswa SMP/MTs di Kabupaten Blitar Belum Dapat Sekolah SMA/SMK

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Dampak diberlakukan sistem zonasi, membuat orangtua kalang kabut.

Sebab, hingga empat hari paska penutupan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), Kamis (27/6) kemarin, ada sekitar 2.000 siswa lulusan SMP dan Mts di Kabupaen Blitar, yang belum mendapatkan sekolah ke SMA atau SMK negeri.

Bahkan, jika tak ada kebijakan buat dari pemerintah, diperkirakan mereka bakal terancam gagal bersekolah.

• PPDB Sistem Zonasi, Masuk SMP di Tuban Ada Poin Khusus Nilai Agama, Berikut Skornya

• Dewan Pendidikan Sambut Baik Penambahan Tiga SMP Negeri Baru di Kota Malang: Bisa Jadi Solusi PPDB

Sebab, pendaftaran sudah ditutup, namun mereka belum mendapatkan sekolah.

Meski mereka sudah keliling ke berbagai sekolah SMA/SMK negeri, yang masuk zonasi terdekat dari rumahnya, namun tak ada sekolah yang bersedia menerimanya.

Alasannya, karena jarak rumah mereka dengan sekolah terdekat itu, dianggap terlalu jauh sehingga tak masuk zonasi.

Misalnya, Melfin, lulusan SMP negeri di Kecamatan Talun.

Ia hendak masuk ke SMA negeri I Kecamatan Talun, namun tak diterima.

Alasannya, rumahnya, yang di Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro, dianggap tak masuk zonasi karena arak dengan sekolah SMA negeri Talun sekitar 5 km.

Sementara, ke SMA negeri lainnya, lebih jauh. Seperti SMA negeri di Kecamatan Garum, dan SMA negeri di Kecamatan Kademangan.

"Sementara, di kecamatan saya sendiri (Kecamatan Selopuro) tak ada sekolah SMA negeri. Bahkan, SMA swasta pun, juga tak ada. Lah, siswa seperti anak saya ini, mau sekolah ke mana, karena jauh dari sekolah apapun " ujar Ny Marcince (55), saat ditemui di rumahnya.

Tak hanya Melvin, hal serupa dialami Luluk, siswa asal Desa Duren, Kecamatan Talun.

Ia gagal masuk ke sekolah SMA negeri Talun karena rumahnya dianggap berjarak 4 km dari sekolah tersebut.

"Belum tahu nasibnya anak saya, mau sekolah ke mana. Kami bersama orangtua siswa lainnya, tadi siang (kematin) sudah putar-putar, cari sekolahan, juga belum menemukan. Karena semua sekolah SMA negeri menolaknya dan menganggap rumah saya terllau jauh," ungkap Ny Siti Maryam (60).

Padahal, harapan dia bersama orangtua siswa lainnya, anaknya bisa diterima di SMA negeri Talun karena rumahnya berada satu kecamatan.

"Kalau sistem seperti ini, tak segera dibenahi, kan bisa menterlantarkan para siswa yang rumahnya dianggap jauh dari sekolah," ujarnya.

• Wali Murid Desak Pengumuman PPDB SMP di Jember Ditunda, Ada Penambahan Pagu SMP Negeri

• Dampak Kegaduhan PPDB 2019, Dewan Usul Pemkot Kota Malang Buat Tambah 3 SMP Negeri Baru

Sementara, Budi Kusuma, Kadiknas Kabupaten Blitar, mengatakan, angka kelulusan SMP negeri, SMP swasta, dan MTs, mencapai 15.000 siswa.

Terkait penerimaan PPDB atau sistem zonasi itu, bukan wewenangnya melainkan langsung ditangani Diknas Pemprov.

"Saya memang mendengar ada 2.000 siswa yang belum mendapatkan sekolah ke SMA atau SMK. Kami akan mencoba berkomunikasi dengan Pemprov, bagaimana solusi masalah tersebut, agar tak membuat orangtua siswa kebingungan," ujarnya. (Surya/Imam Taufiq)