Update Kasus Tambang Magetan, DPRD Jatim Sampaikan Tambang Ditutup: Keselamatan Jadi Prioritas

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus longsor tambang galian C di Magetan yang menewaskan seorang pekerja pada akhir September lalu.

Ia memastikan proses investigasi dan evaluasi masih terus berjalan, baik di tingkat provinsi maupun pusat.

“DPRD Jatim terus memantau perkembangan penanganan tambang di Magetan. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas ESDM Jatim dan inspektur tambang pusat untuk memastikan evaluasi dilakukan menyeluruh dan transparan,” ujar Deni, Kamis (9/10/2025).

Deni mengapresiasi langkah cepat Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang meninjau langsung lokasi kejadian dan memberi perhatian terhadap korban. Menurut dia, tindakan itu menunjukkan bentuk kepemimpinan yang tanggap terhadap persoalan rakyat.

“Langkah Bu Gubernur yang turun langsung ke Magetan dan memberikan santunan kepada keluarga korban adalah wujud empati sekaligus tanggung jawab moral pemerintah,” katanya.

Baca juga: Telusuri Penyebab Kematian Suroso di Tambang Magetan, Polisi Periksa Pekerja dan Pemilik Tambang

Politisi muda PDI Perjuangan itu juga mendukung langkah investigasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim yang menurunkan tim gabungan bersama inspektur tambang pusat.

“Kita harus pastikan seluruh tambang di Jawa Timur, termasuk di Magetan, benar-benar memiliki izin lengkap dan memenuhi aspek keselamatan. Jangan sampai ada lagi korban jiwa akibat kelalaian teknis,” tegasnya.

Deni menilai tragedi Magetan menjadi momentum penting untuk memperketat pengawasan tambang dan menindak tegas pelaku usaha yang melanggar aturan. Ia menegaskan DPRD Jatim siap mengawal agar audit tambang dilakukan secara menyeluruh dan transparan.

Baca juga: Deni Wicaksono Minta Dinas ESDM Jatim Evaluasi Total Tambang Galian C di Magetan Imbas Longsor

“Bila ditemukan pelanggaran, izinnya harus dicabut tanpa kompromi,” ujarnya.

Selain itu, Deni berharap hasil investigasi bisa menjadi dasar perbaikan regulasi pertambangan di tingkat daerah. Ia menilai koordinasi antarpemerintah harus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Kasus di Magetan adalah alarm bagi semua pihak. Kita ingin ada perbaikan sistem agar aktivitas tambang benar-benar sejalan dengan prinsip keselamatan dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Terkait ketidakhadiran Kepala Dinas ESDM Jatim dalam rapat koordinasi mitigasi tambang, Deni menjelaskan hal itu bukan bentuk pengabaian, melainkan karena adanya benturan agenda resmi.

“Undangan rapat awalnya dijadwalkan Senin, namun diminta diundur karena Selasa ada agenda dengan Komisi D DPRD Jatim yang juga membahas persoalan tambang,” jelasnya.

Dia menambahkan, pimpinan ESDM akan hadir langsung jika rapat koordinasi berikutnya digelar untuk menghindari kesalahpahaman. Karena Surat teguran penutupan tambang terkait dari dinas ESDM Provinsi Jawa Timur juga sdh diluncurkan. 

“Kita ingin semua pihak bersinergi, bukan saling salah paham. Yang utama sekarang adalah memastikan pengawasan tambang berjalan aman, tertib, dan berpihak pada keselamatan masyarakat,” pungkas Deni Wicaksono, Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jatim ini.