Rektor Unesa Nilai Sistem Zonasi Masih Perlu di Indonesia, Asalkan Pemerintah Perlu Mengevaluasi

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar Focus Group Discussion yang membahas tentang penerapan sistem zonasi pendidikan.

Rektor Unesa Nilai Sistem Zonasi Masih Perlu di Indonesia, Asalkan Pemerintah Perlu Mengevaluasi
ISTIMEWA
Suasana FGD di Unesa yang membahas sistem zonasi 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar Focus Group Discussion yang membahas tentang penerapan sistem zonasi di dunia pendidikan.

FGD tersebut lebih lanjut untuk membahas tentang polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Auditorium gedung Rektorat Unesa di Kampus Lidah Wetan Surabaya, Kamis (4/7/2019).

Dalam forum tersebut juga dihadiri oleh pimpinan Universitas, fakultas, pakar pendidikan hingga perwakilan sekolah di kota Surabaya, dan juga pakar pendidikan Unesa yang dihadiri oleh Prof Haris Supratno, Prof Budi Jatmiko, dan Prof Munoto.

Mahasiswa PMII Unisla Ngluruk ke Pemkab Lamongan, Minta Permendikbud Terkait Zonasi PPDB Dicabut

Rektor Unesa, Prof Nurhasan mengungkapkan, nantinya hasil FGD ini akan dijadikan bahan evaluasi laporan kepada Presiden, Mendikbud dan juga DPR RI.

Dalam kesempatan itu, Nurhasan menjelaskan sistem zonasi dirasa tak perlu dihentikan, namun pemerintah perlu evaluasi.

Apalagi sistem zonasi ini sudah diterapkan di berbagai negara maju, karena memang bagus untuk pemerataan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan.

Massa Sekolah Swasta di Kota Surabaya Demo Kebijakan Pagu Tambahan PPDB Sistem Zonasi: Merugikan!

"Evaluasi ini diharapkan agar sistem bisa berjalan sempurna dan tak merugikan masyarakat, pemerintah juga perlu mencari solusi dari masukan berbagai pihak, termasuk masukan dari kami di Unesa ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan tiga hal secara cepat, di antaranya adalah identifikasi, pemetaan siswa dan guru serta soal sarana dan prasarana.

“Setuju dengan zonasi, tetapi harus memikirkan kesiapan SDM guru dan perangkatnya,” ucapnya.

Evaluasi Sistem PPDB, FPP Jatim Sebut Penerapan Zonasi Harus Perhatikan Soal Pemerataan Sekolah

Sebenarnya, sistem zonasi ini harus ada road map pendidikan dimana zonasi harus bisa dipandang sebagai pemerataan mutu pendidikan.

"Setidaknya FGD ini akan memberikan solusi terbaik, terkait keluhan sistem zonasi yang berdampak ke masyarakat luas, serta menghasilkan kebijakan yang dapat meningkatkan dan pemerataan mutu pendidikan," jelasnya.

VIRAL Siswa SD Bakar Piagam Prestasi Kesal Tak Lolos PPDB Sistem Zonasi, Orangtua Kecewa

Penulis: Aqwamit Torik
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved