Respon Kemenag Surabaya Soal Kementerian Haji dan Umrah, ini Lokasi Kantor Barunya

Poin Penting:

• Perubahan Kebijakan: Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dari revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
• Tujuan: Meningkatkan kualitas layanan jemaah haji dan umrah.
• Kantor Baru: Berlokasi di Jalan Pregolan Bunder Tegalsari, Surabaya.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kantor Kementerian Agama Surabaya memastikan pelayanan jemaah haji di Kota Pahlawan akan semakin optimal dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah. Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah telah memiliki kantor baru.

"Pasti pembentukan Kementerian ini akan turut berdampak di Surabaya. Namun yang pasti, semoga baik-baik saja dan semua jemaah bisa terlayani dengan baik," kata Kepala Kantor Kementerian Agama Surabaya, Muhammad Muslim dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (27/8/2025).

Muslim menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji untuk meningkatkan fasilitas kepada jemaah. "(Kantor Kemenag) di Surabaya siap melakukan sejumlah penyesuaian," katanya.

Baca juga: Beragam Tugas Kemenag Banyuwangi Jika Urusan Haji Dialihkan ke Kementerian Haji

Surabaya memiliki kuota haji cukup besar tiap tahunnya. Tahun ini misalnya, dari total jemaah haji asal 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang mencapai 36.313 jemaah, sebanyak 2.700 (8 persen) di antaranya berasal dari Surabaya.

"Jemaah haji asal Surabaya mencapai sekitar 3 ribu jemaah. Tahun ini, sekitar 2.700 jemaah. Perhari layanan bisa sampai 75-100 orang," katanya.

Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah telah memiliki kantor baru.

Lokasinya, ada berada di Jalan Pregolan Bunder Tegalsari, Kecamatan Tegalsari.

Dengan kata lain, Kantor Kementerian baru tersebut akan terpisah dengan Kantor Kemenag yang berada di Jalan Masjid Al-Akbar Timur, Gayungan, Kecamatan Gayungan.

"Layanan haji ada di Pregolan, Kantor Kemenag tetap akan di depan Masjid Al Akbar. Jadi, nanti akan terpisah," katanya.

Baca juga: Gantikan Guru PAI yang Mundur, Kemenag Tunjuk Pengajar Baru di Sekolah Rakyat Jombang

Sebelum Kementerian baru tersebut terbentuk, pihaknya sejauh ini telah melakukan sosialisasi kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), khususnya yang ada di Surabaya. Mereka telah rapat di kantor baru.

"Kami sudah sosialisasi ini sejak sebelumnya. Jadi kalau pun ada yang masih ke kantor Kemenag, kami akan informasikan lokasi baru Kementerian Haji," katanya berseloroh.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Perubahan aturan ini membawa konsekuensi besar, yakni pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna ke-4 masa persidangan 2025-2026 yang dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan DPR RI. Melalui revisi Undang-Undang Haji ini, pemerintah berharap pengelolaan haji di Indonesia bisa lebih terfokus, sementara Kemenag dapat meningkatkan layanan di sektor keagamaan lainnya.