KPU Tak akan Kirim Berkas Pelantikan Anggota DPRD yang Tak Setor Laporan Kekayaan ke KPK

50 anggota DPRD Gresik periode 2019-2024 sudah selesai ditetapkan. Kini, mereka diwajibkan menyetor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

KPU Tak akan Kirim Berkas Pelantikan Anggota DPRD yang Tak Setor Laporan Kekayaan ke KPK
Reporter: Surya/Willy Abraham
Rapat pleno terbuka penetapan anggota DPRD terpilih di salah satu hotel di Gresik, Sabtu (20/7/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - 50 anggota DPRD Gresik periode 2019-2024 sudah selesai ditetapkan.

Kini, mereka diwajibkan menyetor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para legislator tersebut terancam tidak akan dilantik, jika mereka tidak melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Ketua KPU Gresik Ahmad Roni mengatakan, laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) merupakan komitmen kerjasama antara penyelenggara pemilu dan KPK.

(Perjuangkan Nasib Petani Garam, PMII Unitomo Surabaya Gelar Aksi di Depan Kantor DPRD Jatim)

Menurutnya sebelum dilantik, harta kekayaan mereka harus lebih dulu diketahui.

Setelah tahapan penetapan ini, KPU akan mengirimkan seluruh berkas yang sudah ditetapkan dalam rapat pleno penetapan anggota DPRD terpilih ke Gubernur Jawa Timur.

Berkas yang dikirim lembaganya menjadi syarat siapa saja nama yang akan dilantik.

Berkas pelantikan Legislator yang tidak melaporkan LHKPN tidak akan dikirimkan KPU ke Gubernur Jatim.

"Nama yang tidak menyetorkan LHKPN tidak akan masuk dalam nama yang akan dilantik," ujarnya, Minggu (21/7/2019).

Pihaknya memberi tenggat waktu para legislator menyerahkan laporan LHKPN disetorkan dalam jangka waktu tujuh hari setelah pleno dibacakan.

Halaman
12
Penulis: Willy Abraham
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved