Kecamatan Batu Kota Batu paling Banyak Punya Warga Tidak Bayar Pajak

Dari total 92.665 wajib pajak di tiga kecamatan di Kota Batu. Kecamatan Batu menjadi kecamatan yang paling rendah dalam membayar PBB.

Kecamatan Batu Kota Batu paling Banyak Punya Warga Tidak Bayar Pajak
ISTIMEWA
Ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, BATU -  Dari total 92.665 wajib pajak (WP) di tiga kecamatan di Kota Batu. Kecamatan Batu menjadi kecamatan yang paling rendah dalam membayar PBB.

Data itu terlihat setelah pembayaran PBB berakhir pada tanggal 31 Juli.

Dari laporan penerimaan pajak daerah di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu, PBB merealisasikan 87,99 persen atau Rp 17,1 miliar dari target Rp 19,5 miliar.

Di Kecamatan Batu, ada 13.444 WP yang belum bayar, dari total 36.517 wajib pajak.

(Satpol PP Kota Kediri Tertibkan Spanduk dan Banner Tanpa Izin dan Tidak Bayar Pajak)

"Kemudian Kecamatan Bumiaji dari 31.849 WP belum bayar 11.212 WP dan Kecamatan Junrejo dari 24.299 WP belum 10.001 WP," urai Kepala BKD Kota Batu, Eddy Murtono.

Tingginya tingkat ketidak patuhan terhadap pembayaran pajak dimungkinkan karena wajib pajak terlalu sibuk dengan pekerjaan.

Kata Eddy, pihaknya akan mengirimkan surat agar pihak desa/kelurahan segera memberi tahu warga yang belum membayar pajak.

"Tidak hanya itu, kami juga akan turun ke desa/keluruhan dan kepedukuhan melalui pelayanan mobiling. Dalam pelayanan tersebut sudah menggunakan proses non tunai untuk menghindari pungutan liar," bebernya.

Pihaknya juga tidak lagi menerbitkan surat tanda terima sementara (STTS). Pasalnya, dalam pelayanan mobiling langsung menggandeng pihak dari Bank Jatim.

Nantinya, diungkap Eddy, bagi WP yang terlambat akan dikenakan denda administrasi senilai 2 persen setiap bulannya dari jumlah WP yang harus dibayar.

(Ini Lokasi Lahan yang Disiapkan Pemkab Trenggalek Buat Calon Investor, Bebas Pajak Juga, Berminat?)

Jumlah tersebut dinilainya sangat ringan. Sementara untuk penerimaan pajak lainnya, diketahui pajak hiburan dan pajak hotel menjadi paling tinggi realisasinya.

Untuk pajak hiburan mencapai 94,17 persen atau Rp 20,8 miliar dari target 22 miliar. Sedang pajak hotel terealisasi 81,05 persen atau Rp 18,3 miliar dari target Rp 22,6 miliar.

Reporter: Surya/Benni Indo

(Satpol PP Kota Kediri Tertibkan Spanduk dan Banner Tanpa Izin dan Tidak Bayar Pajak)


 

Penulis: Benni Indo
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved