Gubernur Khofifah Usul Pendirian Bank Jatim Syariah Ditunda, Pertimbangkan Kontribusi Aset UUS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan penundaan pembentukan Bank Jatim Syariah.

Khofifah saat ini memilih untuk berhati-hati untuk melakukan pembentukan Bank Umum Syariah (BUS) tersebut.

Terkait hal tersebut, Khofifah pun saat ini tengah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan keenam atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyertaan modal.

Di dalam Perda tersebut, dalam ketentuan pasal 4E menyebutkan bahwa penyertaan modal yang akan disertakan kepada PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) pada tahun 2019 sebesar Rp 525 miliar.

Rinciannya, Rp 200 miliar akan dianggarkan pada APBD 2019. Kemudian, Rp 325 miliar dianggarkan melalui Perubahan APBD 2019.

• Bank Jatim Canangkan Program CSR Empat Bidang, Gandeng IZI Jatim untuk Bantu Monitoring Progres

Mengutip nota penjelasan yang disampaikan Khofifah melalui sidang paripurna, terungkap beberapa alasan pihaknya mengusulkan penundaan penyertaan modal tersebut.

Pertama, dengan mempertimbangkan terbitnya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Mengutip UU tersebut, Spin off Bank Umum Syariah dari Unit Umum Syariah (UUS) milik Bank Induk diberikan batas waktu hingga 2023 atau 15 tahun sejak undang-undang tersebut diterbitkan.

"Mempertimbangkan fakta di atas, belum tercapai batasan waktu yang dimandatkan undang-undang," kata Khofifah pada nota penjelasannya.

Selain itu, juga dengan mempertimbangkan kontribusi aset UUS terhadap Bank Jatim saat ini.