Sikap Khofifah Tunda Penyertaan Modal Bank Jatim Syariah Tuai Pro-Kontra di DPRD Jatim, Paradoks?

"Sekali lagi, ini bukan membatalkan, namun menunda," katanya.

Hal berbeda disampaikan Anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra, Anwar Sadad.

Sadad mempertanyakan komitmen Pemrov Jatim terhadap pengembangan ekonomi syariah di Jatim.

"Menurut saya, hal ini menjadi paradoks," kata Sadad kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi terpisah.

Sadad mengingatkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan potensi ekonomi muslim yang sangat besar.

Hal ini dibuktikan dengan konsistensi Jawa Timur sebagai tuan rumah perhelatan konferensi Islamic Development Bank (IDB), di antaranya berlangsung akhir Juli di Surabaya lalu.

"Bahkan, Jatim menjadi pilot project pengembangan Perbankan Syariah maupun ekonomi syariah di kawasan Asia Tenggara," ujar Sadad.

• Khofifah Indar Parawansa: 20 Persen Pemuda Indonesia Ingin Ganti Pancasila

Sadad melanjutkan bahwa pendirian Bank Jatim Syariah untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah secara umum maupun khusus di Jatim.

Sehingga, hal ini menjadi spirit dan semangat bersama, bukan sekedar semata-mata legalitas atau normatif.

"Komitmen ini ini yang belum kami tangkap dari penjelasan yang disampaikan Gubernur kemarin," kata Sadad yang juga Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini.

Selain itu, pihaknya juga menyindir nilai APBD Jatim yang dinilai mampu mengalokasikan anggaran tersebut.

"Hal ini juga menjadi paradoks terhadap kemampuan fiskal provinsi kita. Sebab, provinsi kita selalu membangga-banggakan dengan anggaran APBD yang lebih dari 30 triliun tiap tahun," sindir Sadad.

"Masa sih menyisihkan angka Rp325 miliar saja dipermasalahkan. Itu kan angka bisa diperjuangkan. Asalkan ada goodwill atau keinginan pemerintah, itu bukan sebuah persoalan yang susah," kata Sadad melanjutkan.

Apalagi, pembahasan pembentukan Bank Umum syariah juga telah melalui pembahasan panjang antara eksekutif dan legislatif.

Sekalipun, diputuskan sebelum era pemerintahan Khofifah.