Sikap Khofifah Tunda Penyertaan Modal Bank Jatim Syariah Tuai Pro-Kontra di DPRD Jatim, Paradoks?

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur untuk menunda penyertaan modal pendirian Bank Umum Syariah (BUS) menuai pro dan kontra di DPRD Jatim.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan penundaan pembentukan Bank Jatim Syariah.

Terkait hal tersebut, Gubernur Khofifah pun saat ini tengah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan keenam atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyertaan modal.

• Emil Dardak Disebut Cocok Gantikan Pakde Karwo di Partai Demokrat, Gubernur Khofifah: Itu Hak Beliau

Menganggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi C dari Fraksi Demokrat, Renville Antonio menyatakan dukungannya.

"Kami tidak masalah sebab ini menyangkut kesiapan eksekutif," kata Renville ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (14/8/2019).

Pembentukan BUS yang ditarget selesai tahun 2023 dinilai menjadi momentum yang tepat.

"Sebab, hal ini sesuai dengan perintah dari undang-undang," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Namun, pihaknya mengingatkan bahwa penyertaan modal sebaiknya dilakukan sebelum tahun 2023. Misalnya, dalam kurun waktu 2021 dan 2022.

Sebab menurutnya, pendirian bank umum syariah membutuhkan waktu sekitar 6 bulan.

• Gubernur Khofifah Usul Pendirian Bank Jatim Syariah Ditunda, Pertimbangkan Kontribusi Aset UUS

Pihaknya juga mengakui bahwa pendirian BUS tak mudah sebab membutuhkan banyak prosedur yang harus dilakukan.

Apalagi, pemrov juga menemui kendala, di antaranya Khofifah yang baru menjabat tahun ini.

"Sehingga, perlu mengaji lebih dalam," kata Renville yang sebelumnya juga menjadi Sekretaris Tim Pemenangan Khofifah-Emil di Pemilihan Gubernur 2018 lalu.

Selain itu, juga dengan mempertimbangkan nilai penyertaan modal yang besar, yakni mencapai Rp525 miliar yang berasal dari APBD Jatim.

"Kami memahami, gubernur sebagai gubernur baru, beliau tak ingin penyertaan modal ini menjadi masalah ke depan. Beliau membutuhkan waktu," kata Renville Antonio.

• Respons Khofifah Saat Ditanyai Soal Tawaran Jadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Tertarik?

Selain itu, anggaran tersebut juga bisa dialihkan kedalam pos anggaran yang lain. "Memasukkan anggaran di perubahan APBD 2019 juga tak memungkinkan. Sebab, masih banyak janji beliau yang harus segera direalisasikan," katanya.

Terkait anggaran yang sudah disiapkan namun belum digunakan, Renville menjelaskan bahwa hal tersebut akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan akan digunakan sebagai sumber APBD 2020.