Eks Ketua DPRD Tulungagung Tetap Dilantik Dengan Catatan Tersangka KPK, Berhenti Jika Jadi Terdakwa

Eks Ketua DPRD Tulungagung Tetap Dilantik Dengan Catatan Tersangka KPK, Berhenti Jika Jadi Terdakwa.

TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Indah Wahyuni usai mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa rapat persiapan pelantikan Anggota DPRD Jatim terpilih bersama KPU Provinsi Jawa Timur, Senin (19/8/2019) 

Eks Ketua DPRD Tulungagung Tetap Dilantik Dengan Catatan Tersangka KPK, Berhenti Jika Jadi Terdakwa

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Calon Anggota DPRD Tulungagung terpilih, Supriyono yang saat ini berstatus tersangka KPK dipastikan tetap bisa dilantik bersama anggota legislatif DPRD Tulungagung terpilih lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan & Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Indah Wahyuni usai mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa rapat persiapan pelantikan Anggota DPRD Jatim terpilih bersama KPU Jatim, Senin (19/8/2019).

Aksi Nekat Dua Pemuda di Tulungagung Terobos Pakai Motor Saat Upacara HUT RI Tuai Kecaman

Berstatus Tersangka KPK, KPU Tulungagung Usulkan Penundaan Pelantikan Mantan Ketua DPRD Tulungagung

Komisi D DPRD Tulungagung Berang, Pasar Hewan Sudah Rusak Padahal Belum Difungsikan

Indah menegaskan dalam PKPU nomor 5 tahun 2019 pasal 33 memang menegaskan ketika seorang anggota DPRD terpilih ditetapkan sebagai tersangka maka yang bersangkutan pelantikannya dilakukan penundaan.

Tapi menurut Yuyun, sapaan akrab Indah Wahyuni, di UU no 23 tahun 2014 maupun PP no 12 tahun 2018 tidak mengatur hal tersebut.

"Yang diatur di dalam undang-undang dan PP,  apabila yang bersangkutan setelah dilantik menjadi anggota DPRD jadi terdakwa itu diberhentikan sementara nanti setelah inkracht itu baru diberhentikan tetap. Nah sebelum itu ya tidak ada masalah," ucap Yuyun.

Menindaklanjuti hal itu, Yuyun pun mengkomunikasikan dengan pihak KPU, dan memang PKPU tersebut rawan gugatan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

KPU Kabupaten Tulungagung pun akhirnya mengusulkan agar Supriyono bisa dilantik tanpa penundaan namun dengan catatan.

"Ada catatan, ada surat dari KPU Tulungagung bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, itu menjadi pertimbangan kami," ucapnya.

Pelantikan Supriyono pun tetap diproses, tapi jika setelah dilantik ternyata KPK menetapkan sebagai terdakwa maka Supriyono akan diberhentikan sementara, dan jika inkracht akan diberhentikan secara tetap.

Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka, Senin (13/5/2019) malam.

Supriyono diduga menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp 4,88 miliar.

Sebelum menetapan status itu, Supriyono ikut dalam Pemilu Legislatif 2019.

Memperebutkan kursi DPRD Tulungagung dari daerah pemilihan (Dapil) 1, Supriyono berhasil mendapatkan suara terbanyak, dengan 10.192 suara.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved