Ibu Kota Pindah, Sherly Annavita Soroti Utang Jokowi Rp 275 T, Tsamara: Tak Ada Satupun Opsi Utang
"Jangan dianggap besok kita packing angkat koper pindah ke Kalimantan," ucap Tsamara Amany dengan tegas.
Penulis: Elma Gloria Stevani | Editor: Januar
lihat foto
Sehingga, dalam kesempatan itu, Tsamara mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan tidak dilakukan dalam waktu dekat.
"Dan yang mesti kita pahami, kita tidak pindah ibu kota besok Pak Karni, ini butuh rencana dan butuh proses," ungkap Tsamara.
Memang, diakui Tsamara Amany bahwa pemerintah sesungguhnya sudah terlambat membuat rencana pemindahan ibu kota. Namun, Tsamara menyebut pemindahan ibu kota tetap harus dilakukan.
"Makanya APBN-nya pasti multiers, tidak mungkin besok kita pindah."
"Tapi proses itu sudah terlambat kita mulai dan harus kita mulai saat ini," ucapnya.
Lebih lanjut Tsamara menuturkan, pemindahan ibu kota memerlukan waktu yang cukup lama.
• Sambil Sindir Farhat Abbas, Hotman Paris Bongkar Harta Kekayaannya: Gue Nggak Permainkan Janda-janda
• Farhat Abbas Klaim Punya Rahasia yang Bisa Jatuhkan Hotman Paris: Saya Bongkar!
• Selvi Ananda Ungkap Usia Kehamilan, Istri Gibran Sebut Jan Ethes Tahu: Perutnya Sudah Membuncit
Hal tersebut disebabkan karena perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana di lokasi ibu kota baru.
"Mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun karena perlu dibangun sarana prasarana, pemindahan."
Ia meminta agar pemikiran masyarakat lebih logis. Karena Indonesia pindah bukan sekadar packing peralatan, angkat koper dan pindah ke Kalimantan. Melainkan butuh proses yang panjang dalam pembangunan saran dan prasarana yang dibutuhkan untuk ibu kota Indonesia yang baru.
"Jangan dianggap besok kita packing angkat koper pindah ke Kalimantan," kata dia.
Tsamara menegaskan jika pembangunan tersebut memerlukan proses.
"Ini pembangunan yang butuh proses," ungkapnya.
Di mata Tsamara Amany, pembiayaan yang berasal dari negara maupun swasta sangat memungkinkan untuk mencukupi pemindahan ibu kota tersebut.
"Dan dari APBN secara multiers misalnya BUMN, KBBU (Kerja Sama dan Badan Usaha), kompensasi dan lain sebagainya, swasta, memungkinkan enggak Pak Karni?," tanya Tsamara.
"Sangat memungkinkan."
