PSI Tolak Pin Emas DPRD DKI Jakarta, M Taufik: PSI Genit Aja Namanya Juga Partai Baru

TRIBUNJATIM.COM - M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra menuding Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cari sensasi dengan meolak pin emas.

Menurut M Taufik, jikalau PSI menolak pin emas maka seharusnya PSI menolak juga fasilitas lainnya.

Seperti yang diketahui bahwa, pin emas bagi anggota DPRD DKI terpilih menjadi persoalan bagi sejumlah pihak karena biaya pengadaannya mencapai Rp1,3 miliar.

• Disebut Bergabung ke Kabinet Jokowi, Gerindra: Membantu Pemerintah Kan Tidak Harus Mendukung Penuh

• Andre Rosiade Tak Mau Nyebut Lagsung Posisi Menteri Idaman Gerindra, Benarkah 3 Posisi Ini?

• Menteri Agraria Sebut Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kaltim, Jokowi: Kajiannya Belum Saya Terima

Mengingat sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun tersebut.

Anggota Dewan dari PSI pun mengajukan penolakan.

Rupanya penolakan itu mendapat tanggapan dari beberapa anggota lainnya, termasuk Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

"Genit aja ya, PSI genit aja ya, namanya juga partai baru gitu, semua itu ada aturan, ada tatarannya," kata M Taufik dilansir dari KOMPASTV Sabtu (24/8/2019).

Tak hanya itu, M Taufik menilai jika PSI memang benar-benar ingin menjadi pejuang alangkah baiknya menolak juga fasilitas lain yang diberikan.

"Saya kira kalau mau jadi pejuang, fasilitas lain harusnya dia menolak, saya memberi contoh dia kan sudah punya rumah, nggak usah terima dong uang perumahan, punya mobil, nggak usah terima uang transportasi kalau mau jadi pejuang," jelasnya.

Sedangkan, diketahui pin itu diberikan hanya untuk lima tahun sekali.

• Soal Kerusuhan Papua, Jokowi Unggah Foto, Sebut Sudah Minta Maaf dan Undang Tokoh ke Istana

• Jokowi Minta Kapolri Tindak Tegas Pelaku Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua: Tolong Digaris Bawahi!

• Nikita Mirzani Nangis Saat Ceritakan Kehamilannya, Bongkar Sajad Ukra Tak Pernah Nafkahi Anak

"Pin itu Rp 5 juta perak lima tahun, lima tahun sekali loh, dan memang sudah ada anggarannya," kata dia.

Sementara itu, Anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Idris Ahmad menyatakan, pemberian pin emas kepada anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 merupakan pemborosan anggaran.

"Kami menilai bahwa penghambur-hamburan, pemborosan anggaran 1,3 miliar ini tidak perlu dan tidak substantif dengan kinerja DPRD itu sendiri," kata Idris Ahmad kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2019).

Dilansir dari Kompas.com, Idris yang merupakan anggota DPRD DKI terpilih untuk periode 2019-2024 menyatakan, pihaknya menolak dan tidak akan menerima pin emas tersebut. Idris mengusulkan agar pin emas diganti dengan pin kuningan atau berbahan dasar lain.

"Kami dari PSI menolak, kami yang pasti tidak akan menerima pin emas tersebut, mungkin kami mengusulkan diminta gantinya dalam bentuk pin kuningan atau bahan dasar yang lain," tandasnya.

Dia juga menyatakan, sebaiknya anggaran dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, anggaran semacam itu memperlihatkan bahwa alokasi dana APBD DKI harus benar-benar dikawal, terutama rincian anggarannya.

"Karena anggaran-anggaran DKI ini kan besar. Tapi dari anggaran besar ini perlu diawasi, dikawal benar-benar (khususnya) di anggaran-anggaran rincian detail seperti ini," kata Idris.

Ia juga menyorot soal tidak transparannya proses pembuatan anggaran. "Ini menghawatirkan bagi kami, sudah tidak trasparan.

Dalam arti di website apbddkijakarta.co.id sekarang KUPA-PPS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara) 2020 hingga saat ini belum diunggah," kata dia.

Tanggapan Tina Toon

Terkait itu, satu dari 106 anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 asal PDI-P yakni  Agustina Hermanto alias Tina Toon ikutan memberi tanggapannya.

Umumnya Tina Toon tak mau mempersoalkan pemberian pin emas tersebut, karena barang itu merupakan hak bagi anggota dewan.

Terlebih pengadaannya termaktub dalam ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tapi jika ada pihak yang ogah menerima, harusnya yang bersangkutan menunjukan totalitas idealismenya itu.

"Kalau ada yang mau mengembalikan hak dari pin emas, sekalian aja jangan ngambil pin, jangan ngambil gaji. Kerja bakti, silakan," ketusnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

• Akui Kehebatan Gibran Rakabuming, Hotman Paris: Walau Anak Presiden Tak Langsung Dapat Proyek Besar

• Kekesalan Kaesang Pangarep Saat Bisnis Kulinernya Cuma Diberi Rating 1: Alasan Begini Nggak Bermutu!

• Hotman Paris Beberkan Alasan Menyukai Sosok Vanessa Angel: Semakin Kita Ngomong, Semakin Saya Suka

Bagi pribadi mantan penyanyi cilik ini, ia akan tetap mengikuti aturan yang memang sudah dibuat.

Pemakaian pin emas pada saat pelantikan nanti dilihatnya hanya atribut simbolis penunjang anggota dewan. Dengan menerimanya, berarti tugas tanggung jawab para anggota dewan bakal dipikul lebih besar lagi.

"Kalau aku prinsipnya adalah mengikuti peraturan. Karena ini kan masalah simbolis ya,"

"Aku sekarang fokusnya, kalau pun kita dicanangkan pin emas itu, berarti beban tanggung jawab kita mesti lebih besar lagi," ungkap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PSI: Pin Emas untuk Anggota DPRD DKI Pemborosan Anggaran"