Kapan Pembangunan Ibu Kota Baru Kalimantan Timur Dimulai? Berikut Penjelasan Bambang Brodjonegoro!

TRIBUNJATIM.COM - Tepat hari Senin (26/8/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota baru.

Dilansir dari siaran langsung Kompas TV, jokowi menyatakan bahwa lokasi lbu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

"Ibu Kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

• Alasan Sebenarnya Jokowi Pindahkan Ibu Kota Baru di Kutai Kartanegara & Sebagian Penajam Paser Utara

• Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru Siang Ini, Akankah Kalimantan Aman Dari Gempa? Berikut Penjelasan BMKG!

• PROFIL Ibu Kota Baru Kalimantan Timur, di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan alasan mengapa memilih Kalimantan Timur.

"Mengapa di Kalimantan Timur? Satu, resiko bencana minimal baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor. Yang kedua lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dan yang kelima telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar," papar Joko Widodo.

Dalam konferensi pers tersebut, Jokowi juga menjelaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota telah ada semenjak Presiden Ir Soekarno.

"Indonesia telah merdeka 74 tahun lebih tetapi Indonesia belum merancang ibu kota negaranya sendiri," papar Jokowi.

Pun Jokowi juga memaparkan tentang betapa pentingnya pemindahan ibu kota.

"Mengapa urgen (penting -red) sekarang? Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa yang semakin berat dan kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara, air dan yang harus kita tangani," 

Presiden ke-7 ini mengungkapkan ibu kota negara harus pindah karena beban yang ditanggung Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa.

"Jakarta juga menanggung beban adanya bandara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia," jelas Jokowi.

• Inilah Profil Kutai Kartanegara, Satu di Antara Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur

• PSI Tolak Pin Emas DPRD DKI Jakarta, Tsamara Amany: Mereka Belum Kerja, Apanya yang Mau Diapresiasi?

• PSI Tolak Pin Emas DPRD DKI Jakarta, M Taufik: PSI Genit Aja Namanya Juga Partai Baru

Jokowi memaparkan, beban Pulau Jawa yang kian berat dengan penduduk 54 persen dari total mayarakat, 58 persen PDB ada Pulau Jawa dan Pulau Jawa sebagai ketahanan pangan.

"Beban ini kian berat jika lokasi ibu kota pindah ke Pulau Jawa," ungkap Jokowi.

Memutuskan pindah ibu kota ke Kalimantan Timur, Jokowi menyatakan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp466 Triliun.

Pendanaan biaya pemindahan ibu kota baru itu, lanjut Jokowi, menggunakan 19 persen dari APBN.

Sementara sisanya menggunakan pendanaan dari investasi swasta dan BUMN.

"Perlu saya sampaikan kebutuhannya Rp 466 triliun. 19 persennya akan berasal dari APBN," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, pendanaan mengandalkan APBN akan diupayakan lewat skema pengelolaan aset negara di Jakarta dan ibu kota yang baru.

"Sisanya dari KPBU dan investasi swasta," papar Jokowi.

Dana Rp 466 triliun tersebut di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

• Butuh Dana Rp466 Triliun Untuk Pindahkan Ibu Kota Baru ke Kaltim, Hanya 19% Uang Negara yang Dipakai

• Sempat Berdebat Panas, Ternyata Sherly Annavita dan Tsamara Amany Satu Kampus, yang Manakah Senior?

• Ibu Kota Pindah, Sherly Annavita Soroti Utang Jokowi Rp 275 T, Tsamara: Tak Ada Satupun Opsi Utang

Kemudian, dana tersebut untuk menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.

Setelah Presiden Joko Widodo menjelaskan hasil keputusan mengenai lokasi ibu kota baru, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengambil alih untuk menjawab pertanyaan dari awak media.

Bambang Brodjonegoro mengungkapkan kapan dimulainya pembangunan ibu kota Kalimantan Timur.

Pada kesempatan itu, Bambang Brodjonegoro menjelaskan akan dimulai kontruksi di Kalimantan Timur pada tahun 2020 akhir.

Oleh karena itu, tahun 2024 menjadi waktu maksimal ibu kota sudah berpindah dan tepat pada masa berakhirnya jabatan Presiden Joko Widodo.

"Dan 2020 akhir sudah mulai konstruksi, dan paling akhir 2024 proses pemindahan sudah dilakukan dan proses pemindahannya nanti akan didetilkan," ujar Bambang.

• Akhirnya Nikita Mirzani Blak-blakan Soal Dirinya yang Kerap Berpakaian Seksi: Anak Gue Kok Biasa Aja

• Soal Pemindahan Ibu Kota, Ridwan Saidi: Pindah Aja Buruan Kalau Bisa Besok Beduk Subuh Udah Pindah!

• 5 Pertanyaan dari Faldo Maldini Sebelum Ibu Kota Pindah: Bagaimana Cara Kita Menghadapi Calo Tanah?

Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro mengatakan sudah ada diskusi tentang penetapan lokasi dan sebagainya.

"Mengenai kerangka waktu, jadi hari ini kita sudah mendengar penetapan lokasi, yang segera akan ditindak lanjuti mulai besok, dengan terutama penentuan lokasi, yang tentunya akan melibatkan Pak Gubernur," ujarnya.

Ia mengatakan, seluruhanya telah siap dan matang untuk menyiapkan pemindahan ibu kota baru.

"Kemudian juga kita menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari RUU untuk Ibu Kota baru tersebut terutama untuk 2020 tahun depan, ini adalah fase persiapan sampai finalnya."

"Kapan itu? Sudah selesai sampai tahun 2020, master plan-nya, urban desainnya, plan desain bangunannya, sampai kepada dasar perundang-undangannya, terutama RUU-nya dan juga kita menyiapkan lahan, pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020. Jadi kira-kira seperti itu," sebutnya.