PSI Tolak Pin Emas DPRD DKI Jakarta, Tsamara Amany: Mereka Belum Kerja, Apanya yang Mau Diapresiasi?

Dengan anggaran yang besar, Tsamara menyebut lebih baik digunakan untuk hal bermanfaat dibandingkan membuat pin emas bagi anggota DPRD DKI Jakarta.

PSI Tolak Pin Emas DPRD DKI Jakarta, Tsamara Amany: Mereka Belum Kerja, Apanya yang Mau Diapresiasi?
TRIBUN/DANY PERMANA
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menyambangi redaksi Tribunnews.com di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (27/3/2018). 

TRIBUNJATIM.COM - Idris Ahmad yang dokenal sebagai Anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta sempat memberikan tanggapan soal pemberian pin emas kepada Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-20124 merupakan pemborosan anggaran.

"Kami menilai bahwa penghambur-hamburan, pemborosan anggaran 1,3 miliar ini tidak perlu dan tidak substantif dengan kinerja DPRD itu sendiri," kata Idris Ahmad kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2019).

Dilansir dari Kompas.com, Idris yang merupakan anggota DPRD DKI terpilih untuk periode 2019-2024 menyatakan, pihaknya menolak dan tidak akan menerima pin emas tersebut. Idris mengusulkan agar pin emas diganti dengan pin kuningan atau berbahan dasar lain.

"Kami dari PSI menolak, kami yang pasti tidak akan menerima pin emas tersebut, mungkin kami mengusulkan diminta gantinya dalam bentuk pin kuningan atau bahan dasar yang lain," tandasnya.

Link Live Streaming Pengumuman Ibu Kota Negara Baru oleh Jokowi Siang Ini Pukul 13.00, Tonton di HP

Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru Siang Ini, Akankah Kalimantan Aman Dari Gempa? Berikut Penjelasan BMKG!

5 Pertanyaan dari Faldo Maldini Sebelum Ibu Kota Pindah: Bagaimana Cara Kita Menghadapi Calo Tanah?

Dia juga menyatakan, sebaiknya anggaran dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, anggaran semacam itu memperlihatkan bahwa alokasi dana APBD DKI harus benar-benar dikawal, terutama rincian anggarannya.

"Karena anggaran-anggaran DKI ini kan besar. Tapi dari anggaran besar ini perlu diawasi, dikawal benar-benar (khususnya) di anggaran-anggaran rincian detail seperti ini," kata Idris.

Ia juga menyorot soal tidak transparannya proses pembuatan anggaran. "Ini menghawatirkan bagi kami, sudah tidak trasparan.

Dalam arti di website apbddkijakarta.co.id sekarang KUPA-PPS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara) 2020 hingga saat ini belum diunggah," kata dia.

Pemberian pin emas kepada anggota DPRD DKI Jakarta adalah pemborosan juga disetujui oleh Politisi Partai Serikat Indonesia (PSI), Tsamara Amany.

Dilansir dari kanal Youtube Talkshow TV One pada Minggu (25/8/2019), Tsamara Amany mnenolak rencana pembuatan pin emas bagi anggota DPRD DKI Jakarta.

Halaman
1234
Penulis: Elma Gloria Stevani
Editor: Januar AS
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved