Pindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kaltim, Jokowi Janji Tak Lupakan Jakarta

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Kabupaten Penajam paser Utara dan Kabupaten Negara masing-masing akan dipakai sebagian untu jadi Ibu Kota Negara Baru Indonesia.

Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Seni (26/8/2019).

Pada kesempatan itu Jokowi menyatakan ingin memindah Ibu Kota Negara Indonesia lantara Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta sudah punya berbagai beban.

Mulai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Jokowi menegaskan, pemindahan Ibu Kota Negara ini bukan akibat kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(Kapan Pembangunan Ibu Kota Baru Kalimantan Timur Dimulai? Berikut Penjelasan Bambang Brodjonegoro!)

"Ini bukan salah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan. Tetapi lebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta," kata Jokowi.

"Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani," ucapnya.

Dalam jumpa pers itu, hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Hadir pula Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

(Link Live Streaming Pengumuman Ibu Kota Negara Baru oleh Jokowi Siang Ini Pukul 13.00, Tonton di HP)

Setelah memindahkan ibu kota, Jokowi pun memastikan bahwa Jakarta tidak akan dilupakan.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global," katanya.

Sebelum mengumumkan secara resmi lokasi ibu kota baru, Jokowi juga telah meminta izin ke parlemen untuk memindah ibu kota.

Jokowi menyampaikannya dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD dan DPR pada 16 Agustus 2019.