Aksi Galang Dana dari GSM Untuk Bantu Warga Malang yang Didenda PLN, Banyak yang Simpati Bantu Denda

Aksi Galang Dana dari GSM Untuk Bantu Warga Malang yang Didenda PLN, Banyak yang Simpati Bantu Denda

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sebuah Gerakan Solidaritas Malang (GSM) digagas untuk membantu Taruna, warga Jalan Sengkaling, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Taruna didenda PLN Rp 7,1 juta karena diduga mencuri listrik setelah kabel meteran di rumahnya ditemukan lubang.

Koordinator aksi GSM Hilmy Mubarok menuturkan aksi tersebut nantinya berupa penggalangan dana.

• Ratusan Massa Buruh Ngluruk Balai Kota Malang, Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan Hingga Iuran BPJS

• Gali Potensi Wisata Malang Raya, Granat 4x4 Malang Gelar Event Bagi Para Offroader

• Harga Belum Membaik, Cabai Rawit Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar di Kota Malang

Sementara, penggalangan dana disebar melalui WhatsApp yang kemudian diserahkan secara langsung kepada GSM.

“Tanpa klarifikasi terlebih dahulu tiba-tiba diputuskan bersalah. Ini makanya kami sebut sewenang-wenang,” ujar Hilmy, Selasa (3/9/2019).

Ia mengatakan hasil penggalangan dana berapapun jumlahnya akan diserahkan kepada PLN Dinoyo. Puluhan orang kata dia, sudah menyatakan bersedia membantu Taruna.

“Karena rakyat kecil yang tertindas memang harus membantu,” ucapnya.

Konflik antara Taruna dan PLN bermula saat tiga orang petugas datang dan mengecek meteran di rumah pria yang sehari-hari bekerja sebagai pembuat stempel itu.

Usai dicek, petugas memberi tahu Taruna bahwa PLN akan mengganti kabel dan memintanya mengisi berita acara. Detail tentang penggantian kabel, dia diminta untuk datang ke Kantor PLN Rayon Dinoyo.

“Sampai di PLN Dinoyo, saya dibilang melanggar pasal-pasal. Dan didenda Rp 7,1 juta,” ujar Taruna, Selasa (27/8).

Kuasa Hukum Taruna Edi Rudianto mengatakan telah melayangkan surat klarifikasi kepada PLN.

Dalam surat itu, Taruna meminta PLN mencabut pemutusan listrik di rumahnya dan memberikan porsi klarifikasi atas perbuatan yang dituduhkan.

“Surat sudah kami layangkan hari Rabu (28/8) lalu,” kata Edi.

Menurut Edi, PLN sebagai perusahaan penyedia listrik satu-satunya di Indonesia tidak sewenang-wenang mencabut listrik. Selain itu, regulasi dan edukasi kepada masyarakat juga dinilai sangat penting.

“Sehingga tidak terkesan melakukan pencabutan yang merupakan hak dasar hidup layak warga negara,” katanya.

Apabila surat klarifikasi tak direspon, Edi akan melaporkan hal itu kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Ombudsman RI.

TribunJatim.com berupaya mengkonfirmasi PLN Malang terkait surat yang dikirimkan kuasa hukum. Namun pesan yang dikirimkan belum dibalas.