37 Ribu Pengaduan Masuk Satgas Saber Pungli, Mulai Utang Piutang hingga Kasus Perceraian

Rektor UB, Prof Dr Ir Nuhfil Hanani MS menyatakan, untuk membentuk UPP sendiri masih akan dikoordinasikan dengan Walikota Malang, Sutiaji.

"Soalnya di Kota Malang kan sudah ada. Saya kira di kota cukup satu saja dan mencangkup semua. Masak sendiri-sendiri," jawab Nuhfil.

Tapi pastinya masih menunggu koordinasi dengan Walikota Malang.

Sementara di lingkungan Pemprov Jatim juga akan ada Posko UPP.

Ini disampaikan Emil Dardak, Wakil Gubernur Jatim saat di forum itu.

Ia mendapat informasi dari Inspektorat Pemprov Jatim bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam Perubahan ABPD Jatim 2019 menganggarkan pembentukan UPP Pemprov Jatim termasuk kendaraan operasionalnya.

• Anggota Dewan PDIP se Jatim Diberi Tugas DPP, Diminta Bumikan Ideologi Pancasila Pasca Konflik Papua

"Tahun ini UPP akan ada," jelas Emil.

Sebagai langkah pembenahan, pemprov telah mendesentralisasikan perizinan terpadu satu atap sudah ada di Bakorwil yang ada di Jawa Timur untuk mencegah pungli dan contoh transparansi.

Tentang sosialisasi ini dianggapnya sebagai berproses yang kontinyu meski perpresnya sudah ada sejak 2016.

Namun dipandangnya ini perlu dipublikasikan secara luas ke masyarakat agar paham.

Termasuk setelah ada program tistas Pemprov Jatim yang memberi subsidi buat SMA dan SMK negeri dan swasta.

Jika ada sumbangan sukarela dari masyarakat tidak apa.

Tapi jika ada yang tidak bayar sumbangan maka tidak boleh dibully.

• Pilkades Jember Gelombang Pertama Digelar, Tingkat Partisipasi Warga Disebut Wabup Tergolong Tinggi

Sementara itu saat di forum, Widiyanto menyatakan pungli ada sejak manusia lahir dan mati.

Mulai dengan surat keterangan RT RW, akte dll.