Mantan Legisaltor Ini Buka-Bukaan Soal Gadaikan SK Wakil Rakyat, Gaji Dewan Cukup Bayar Cicilan

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Mantan anggota DPRD kota Surabaya periode 2015-2019, Vinsensius Awey mengatakan, bahwa aksi menggadaikan SK pengangkatan wakil rakyat sebaiknya tidak hanya dipandang satu sisi saja.

Dikatakan Awey, ada beberapa alasan yang menjadi motivasi seseorang untuk menjadi wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD baik kota maupun provinsi maupun kabupaten.

Ada yang ingin menjadi politisi karena Pengabdian ada yang karena aktualisasi diri. Ada pula yang mencari status atau mencari nafkah.

"Ketika mereka mengejar impian itu ada banyak biaya politik yang dikeluarkan, ada biaya yang dibayar. Apalagi motivasi kata satu menang. Ada cara yang baik dan tidak baik. Ada yang pakai cara meminjam, jual aset, ada banyak cara untuk bisa berangkat nyaleg," kata Awey kepada Tribunjatim.com.

Mantan anggota DPRD dari Partai Nasdem ini mengatakan saat sudah menang, maka langkah yang dilakukan sekelompok orang adalah bagaimana bisa melakukan upaya supaya mengembalikan dan menutup biaya saat nyaleg. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman.

"Ya pinjamaan itu bisa dipakai untuk menutup biaya kampanye pencalegan atau untuk usaha. Yang susah adalah jika mereka mengajukan pinjaman untuk konsumtif. Itu yang menurut saya jangan dilakukan," kata Awey yang juga kini mendirikan Goverment and Parlement Watch Institute dimana ia menjadi direkturnya ini.

• SK Pengangkatan Anggota DPRD Jatim Bisa Digadaikan Rp 1,8 M ke Bank, Pengamat: Kurang Elok

• PKB Incar Posisi Ketua Komisi B DPRD Jatim Periode 2019-2024, Targetkan Posisi Wakil Komisi E Juga

• Daftar 9 Kuliner Malang Khas dan Legendaris untuk Sarapan saat Liburan Akhir Pekan

Dengan kondisi semacam ini, penawaran Bank Jatim menjadi salah satu jawaban. Penawaran dari bank pemerintah bagi anggota dewan tersebut dikatakan Awey cukup menggiurkan. Cara pengajuannya juga sangat mudah plus suku bjnga rendah. Cukup dengan menjaminkan SK pengangkatan sebagai anggota dewan.

"Yang menyediakan hanya Bank Jatim di bank lain tidak ada. Saya juga dulu ditawari, jadi ada marketingnya yang datang, begitu. Tapi saya tidak mengambil pinjaman karena saya belum butuh waktu itu," kata Awey kepada Tribunjatim.com.

Syarat tersebut sangat mudah. Bahkan tidak perlu ada jaminan. Seperti misalnya di bank lain jika menawarkan pinjaman kredit harus ada jaminan aset, seperti rumah, mobil, atau aset tidak bergerak yang lain. Sedangkan anggota dewan tidak diwajibkan untuk syarat tersebut. Cukup selembar SK pengangkatan saja.

"Kalau DPRD Kota Surabaya kita kemarin diberi batas maksimal Rp 800 juta. Yang harus lunas tergantung dari jangka waktu yang dipilih, ada dua tahun, tiga tahun atau lima tahun," ucap bapak tiga anak ini.

Jika dihitung matematika, jumlah tersebut sangat akan mungkin terlunasi selama menjabat sebagai legislator dalam satu periode yaitu lima tahun.

Anggota DPRD Kota Surabaya memiliki take home pay dari gaji perbulan mencapai sekitar Rp 45 juta. Itu sudah potongan pajak.

Belum lagi ditambah dengan uang hasil dari kunjungan kerja. Dimana setiap anggota bisa kunjungan kerja maksimal 4 hari dalam satu minggu. Dan itu dilakukan rutin hampir setiap minggu.

"Dari kunjungan kerja kan ada uang transport dalam kota, lalu uang representatif, dan ada uang saku. Per kunker yang 4 hari itu, bisa dapat Rp 8 juta, kalau sebulan berarti berapa Rp 32 juta. Berarti per bulan kan menerima Rp 70 sampai Rp 80 juta," ucap Awey.

Jika seorang ambil pinjaman Rp 800 juta dengan asumsi pelunasan lima tahun, maka akan sangat mudah bagi dewan untuk menutup pinjaman tersebut. Dengan asumsi biaya cicilan Rp 15 hingga Rp 20 juta per bulannya.

Selama lima tahun menjadi legislator di DPRD Kota Surabaya disampaikan Awey ada beberapa yang mengajukan pinjaman dengan menggadaikan SK pengangkatan. Namun ia tidak bisa menyebutkan karena sudah di ranah pribadi. Dan hal itu sama sekali tidak dilarang dalam partai.

"Ya kalau kita melihatnya dari segi positifnya, pinjaman itu kan uang halal. Dan ada kemudahan yang memng ditawarkan oleh Bank Pemerintah. Dibandingkan dapat uang dari yang tidak halal, barangkali itu tujuannya," kata pria yang juga pebisnis bidang furniture ini.

Lebih lanjut disampaikan Awey, penawaran Bank Jatim ini tak ubahnya seperti penawaran kartu kredit. Namun ini lewat bank pemerintah. Yang artinya bank pemerintah percaya pada anggota dewan bisa melunasi pinjaman yang diberikan. Terlebih juga ada asuransi.

Fasilitas penawaran ini akan baik dimanfaatkan anggota dewan jika digunakan untuk hal hal produktif. Bukan untuk kegiatan yang konsumtif. Sebab ada kecenderungan ada perubahan gaya hidup jika seseorang sudah diangkat sebagai legislator.

"Ketika pinjaman untuk hal yang konsumtif, cepat atau lambat akan mendatangkan masalah. Mereka akan terlilit hutang. Sehinghga bisa melakukan segala cara supaya bisa lepas. Padahal anggota dewan itu penuh sorotan dan basisnya adalah kerja pengabdian," katanya. "Sebaiknya tidak disalahgunakan," pungkas Awey.(Fatimatuz zahroh/Tribunjatim.com)