Sehari Dilantik, Pimpinan DPRD Kota Malang Langsung Bentuk Alat Kelengkapan Dewan

Sehari Dilantik, Pimpinan DPRD Kota Malang Langsung Bentuk Alat Kelengkapan Dewan.

Sehari Dilantik, Pimpinan DPRD Kota Malang Langsung Bentuk Alat Kelengkapan Dewan
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian DK (Dua dari kiri), Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdulrochman (Tiga Dari Kiri), Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Asmualik (Kiri) dan Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah (Kanan) berfoto bersama usai acara pelantikan di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (23/9/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pimpinan DPRD Kota Malang langsung gerak cepat mengesahkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) usai dilantik pada Senin lalu (23/9).

Pengesahan tersebut langsung dilakukan melalui rapat paripurna internal yang digelar pada Selasa (24/9) pukul 10:35 WIB.

Dari pengesahan tersebut terdapat masing-masing empat komisi dan empat badan yang ada di DPRD Kota Malang.

Ketua DPRD Kota Malang Kecewa dengan Para Demonstran yang Bertindak Anarkis

Jalan Jakarta-Simpang Ijen Malang Ditutup, Panitia KMHE: Jalan Altenatif Kampus UM Buka 24 Jam

Komisi A dipimpin oleh Eddy Widjanarko dari Fraksi Golkar. Komisi B dipimpin oleh Trio Agus dari Fraksi PKS. Komisi C dipimpin oleh H Fathol Arifin dari Fraksi PKB, sedangkan dari Komisi D dipimpin oleh Wanedi Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara untuk Badan Kehormatan dipimpin Kol (Purn) Djoko Hirtono dari Gerindra. Badan Pembentukan Perda dipimpin oleh Pujianto dari Fraksi Demokrat-PAN-Perindo. Sedangkan Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Penganggaran (Banggar) dipimpin oleh ketua dewan.

"Kami empat pimpinan merupakan koordinator masing-masing komisi. Sedangkan untuk Banmus dan Banggar itu secara otomatis kami yang memimpin," ucap Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika.

Sebelum empat pimpinan DPRD Kota Malang dilantik, Made menjelaskan, bahwa ia sudah berkoordinasi dengan partai agar pembentukan AKD bisa dilakukan sebelum pelantikan.

Setelah itu pihaknya akan langsung tancap gas memprioritaskan pembahasan APBD tahun 2020 dikarenakan KUA-PPAS telah digarap teman dewan terdahulu. Untuk itu, ia meminta kepada segenap anggota dewan agar tidak melakukan kunjungan kerja dulu ke luar kota.

"Yang perlu dilakukan ialah melakukan orientasi internal pembahasan APBD 2020. Karena bulan November ini harus di dok," ucapnya.

Tak hanya itu, masih ada pekerjaan rumah lainnya yang sudah masuk dalam list kerja DPRD Kota Malang. Di antaranya ialah pengesahan empat perda, pembangunan jembatan Kedungkandang, Malang Creative Center, Islamic Center dan tiga pasar tradisional.

"Untuk Perda saat sudah masuk tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tinggal kita menyesuaikan hasil evaluasi gubernur baru bisa langsung disahkan menjadi perda. Setelah itu kami akan turun di pengawasan," ucapnya.

Penulis: Rifki Edgar
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved