Gelar FGD di Lapas Gresik, Mahasiswa Pertanyaan Pemberian Remisi Terhadap Koruptor

Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Gresik menggelar Forum Grup Discussion (FGD) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan.

Gelar FGD di Lapas Gresik, Mahasiswa Pertanyaan Pemberian Remisi Terhadap Koruptor
sugiyono/surya
FGD di LP Kelas II B Gresik bersama akademisi, LSM, mahasiswa dan LBH, Kamis (26/9/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Gresik menggelar Forum Grup Discussion (FGD) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan.

Dalam diskusi yang melibatkan mahasiswa, akademisi, lembaga bantuan hukum dan lembaga swadaya masyarakat banyak menuai pertanyaan.

Ahmad Nur Fauzi mahasiswa Institut Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) Kecamatan Manyar Gresik, menanyakan bagaimana cara memberikan remisi bagi narapidana kasus koruptor, narkoba dan kriminalitas.

Sebab, kejahatan yang dilakukan berbeda-beda, jangan sampai koruptor diberi remisi sama dengan pelaku kejahatan umum dan narkoba. Sehingga tidak sesuai dengan program pemerintah dalam membasmi korupsi. "Soal remisi terhadap koruptor ini harus mendukung program pemerintah. Jangan sampai koruptor diberi remisi. Sebab, bisa jadi dia termasuk tahanan yang berkelompok tinggi," kata Fauzi kepada Tribunjatim.com, Jumat (27/9/2019).

Selain itu, Fauzi juga menanyakan, tentang kondisi lapas, yang sudah melebihi batas kapasitas penghuni. Sebab, kapasitasnya hanya 200 orang tapi yang menghuni sudah 800 orang lebih.

BREAKING NEWS – Tas Hitam Misterius Ditemukan di Kembang Jepun Surabaya, Lihat Isi di Dalamnya

Pantai GWD Banyuwangi Raih Indonesia Sustainable Tourism Award dari Kemenpar

GP Ansor Bertemu Paus Fransiskus, Bawa Misi Perdamaian Islam ke Vatikan

"Jadi petugas lapas harus betul-betul waspada terhadap keamanan narapidana," imbuhnya.

Sementara Biro Bantuan Hukum (BBH) Juris Law Form, Juris Justitio HP, mengatakan pemberian hak cuti bersama bagi nara pidana koruptor, narkoba dan kejahatan umum jangan sampai disamakan.

Sehingga, bisa memberikan efek jera bagi pelaku kajahatan koruptor. Sebab, jika tiga jenis narapidana disamakan hak cuti bersama bisa menimbulkan kecemburuan sosial.

"Pemberian hak cuti bersama ini yang harus dibedakan, agar ada efek jera bagi pelaku kejahatan khususnya para koruptor," kata Juris kepada Tribunjatim.com.

Dari pertanyaan dalam Forum Grup Discussion (FGD) tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan, Kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Gresik Mahendra Sulaksana mengatakan, Undang-undang pemasyarakatan nomor 12 tahun 1995 sudah lama. Sehingga kurang efektif untuk penghuni lembaga pemasyarakatan dan narapidana saat ini.

Sampai sekarang ini, Undang-undang Pemasyarakatan sudah 24 tahun digunakan untuk membina para narapidana. Sehingga, saat ini kurang tepat dengan kondisi dan situasi sekarang ini.

Dalam RUU Pemasyarakatan ini akan lebih memberikan kejelasan dalam pelayanan kepada narapidana. Baik hak remisi, hak pembinaan, Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan.

"Termasuk hak remisi dan hak cuti bersama (CB). Itu dalam RUU Permasyarakatan sudah diatur detail. Sehingga, tidak lagi memakai peraturan pemerintah dan peraturan menteri (Permen)," kata Mahendra.

Menurutnya, pembahasan RUU Permasyarakatan juga sudah dimulai sejak 2003. Kemudian dilakukan pembahasan di DPR RI. "Dengan adanya RUU Permasyarakatan ini bisa memberikan kejelasan bagi narapidana. Mulai memberikan pelayanan, pembinaan sampai ke pengembangan sumber daya manusia. Sehingga, narapidana bisa kembali di masyarakat lebih mandiri dan kembali diterima oleh masyarakat dengan lebih baik," kata Mahendra.

Terkait pemberian remisi dan cuti bersama, Mahendra menjelaskan bahwa dalam RUU Permasyarakatan, pemberian remisi berada pada hakim. "Jadi dalam putusan persidangan itu, hakim sudah melihat, apakah terdakwa ini patut tidak diberi remisi. Sehingga, kita di lapas hanya menjalankan putusan hakim," imbuhnya. (Sugiyono/Tribunjatim.com)

Penulis: Sugiyono
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved