Mutasi Pejabat Eselon II, Pemkot Blitar Kosongkan Posisi Kepala Dinas Pendidikan dan DPUPR

Pemkot Blitar melakukan mutasi sejumlah pejabat eselon II, Jumat (27/9/2019). Dalam mutasi itu, Pemkot Blitar justru mengosongkan jabatan kepala dinas

Mutasi Pejabat Eselon II, Pemkot Blitar Kosongkan Posisi Kepala Dinas Pendidikan dan DPUPR
Surya/samsul hadi
Plt Wali Kota Blitar, Santoso melantik pejabat eselon II yang terkena mutasi, Jumat (27/9/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Pemkot Blitar melakukan mutasi sejumlah pejabat eselon II, Jumat (27/9/2019). Dalam mutasi itu, Pemkot Blitar justru mengosongkan jabatan kepala dinas di dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang strategis.

Dua jabatan OPD strategis yang kosong, yaitu, kepala Dinas Pendidikan dan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Rencananya, dua OPD itu akan diisi dengan pelaksana tugas (Plt).

"Dua OPD, yaitu, Dinas Pendidikan dan DPUPR akan kami isi pelaksana tugas dulu," kata Plt Wali Kota Blitar, Santoso.

Dalam mutasi itu, ada beberapa pejabat eselon II yang digeser posisinya. Kepala Dinas Pendidikan, M Sidik, dipindah menjadi Kepala Bappeda. Kepala DPUPR, Hermansyah Permadi digeser menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Lalu, Agus Salim menempati jabatan baru Staf Ahli Wali Kota Blitar Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; Didik Hariadi Manipoli Adji menempati jabatan baru Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, serta Djatmiko Budi Santosa menempati jabatan baru Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan.

Santoso mengatakan mutasi pejabat eselon II itu merupakan hal biasa. Pelaksanaan mutasi juga sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mutasi itu juga menyesuaikan kebutuhan pejabat di lingkungan Pemkot Blitar.

"Mutasi ini untuk penyegaran pejabat saja, itu hal lumrah," ujarnya kepada Tribunjatim.com.

Sedangkan untuk OPD yang kosong, kata Santoso, akan diisi pada tahap berikutnya. Menurutnya, pengisian jabatan di OPD harus melalui panitia seleksi (Pansel). Selain itu, pengisian jabatan OPD juga harus melalui proses lelang jabatan.

"Untuk jabatan OPD yang kosong nanti akan diisi. Kami punya waktu maksimal enam bulan sebelum Pilkada untuk melakukan mutasi pejabat. Pilwali Kota Blitar akan dilaksanakan pada September 2020," katanya kepada Tribunjatim.com.

Sekadar diketahui, saat ini ada empat OPD di lingkungan Pemkot Blitar yang kosong. Sebelumnya, posisi kepala Dispendukcapil dan Satpol PP juga dijabat pelaksana tugas.

BREAKING NEWS – Tas Hitam Misterius Ditemukan di Kembang Jepun Surabaya, Lihat Isi di Dalamnya

Pakai Peci Hitam, Bek Persebaya Otavio Dutra Ucapkan Sumpah Setia Indonesia Hari Ini

Jokowi Ucapkan Belasungkawa atas Meninggalnya Dua Mahasiswa yang Ikut Demo di DPRD Sulawesi Tenggara

Sekarang ditambah lagi posisi kepala Dinas Pendidikan dan kepala DPUPR juga akan diisi pelaksana tugas.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaedi menyayangkan langkah Pemkot Blitar yang mengosongkan posisi jabatan kepala Dinas Pendidikan dan kepala DPUPR. Menurutnya, posisi dua OPD itu sangat strategis.

"Dua OPD itu paling banyak mengelola anggaran, tapi justru diisi pelaksana tugas. Kami akan mengklarifikasi masalah ini ke Pemkot Blitar," katanya. (sha/Tribunjatim.com)

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved