Satpol PP Akan Tertibkan Izin Usaha Tempat Kos di Kota Blitar

Satpol PP Kota Blitar akan menertibkan izin usaha tempat kos di Kota Blitar. Sampai sekarang masih banyak usaha tempat kos di Kota Blitar

Satpol PP Akan Tertibkan Izin Usaha Tempat Kos di Kota Blitar
Surya/samsul hadi
Petugas Satpol PP meminta para penghuni kos keluar kamar untuk melakukan tes urine saat menggelar razia tempat kos, Kamis (26/4/2018) sore. 

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Satpol PP Kota Blitar akan menertibkan izin usaha tempat kos di Kota Blitar. Sampai sekarang masih banyak usaha tempat kos di Kota Blitar belum mengurus izin usaha.

"Sekarang jumlah usaha tempat kos di Kota Blitar sudah lebih 500 usaha. Tapi, yang sudah berizin baru sekitar 30 persen," kata Plt Kepala Satpol PP Kota Blitar, Hakim Sisworo, Senin (7/10/2019).

Hakim mengatakan saat ini Pemkot Blitar sudah memiliki Perda yang mengatur soal usaha tempat kos. Dalam Perda itu juga mengatur izin usaha tempat kos. Semua usaha tempat kos harus mengurus izin.

Selain izin, Perda itu juga mengatur tata tertib bagi penghuni dan pemilik tempat kos. Misalnya, setiap pemilik tempat kos harus menunjuk pengelola tempat kos yang merupakan warga setempat. Pengelola itu harus ikut tinggal di tempat kos. Pengelola ini bertugas mengawasi penghuni di tempat kos.

Perda itu juga mengatur penghuni tempat kos pria dan perempuan. Bagi penghuni pria dan perempuan yang satu kamar harus menunjukkan surat nikah. Kalau tidak dapat menunjukkan surat nikah, pengelola harus menolaknya.

Jika pemilih tempat kos tetap melanggar, akan ada sanksi berupa pencabutan izin dan penutupan usaha tempat kos. Perda itu juga mengatur larangan tempat kos sebagai tempat pesta minuman keras maupun tempat mengedarkan narkoba.

Rekomendasi 7 Soto Enak di Surabaya untuk Menu Sarapan saat Liburan Akhir Pekan, Wajib Coba Nih!

Tak Sadar Pria dari Batu Diintai Polisi Saat Ambil Sabu di Bawah Pohon, Diciduk Saat Jual di Jalan

"Kami sudah melakukan sosialisasi soal penerapan Perda itu di tiga kecamatan. Setelah itu, kami akan melakukan penertiban," ujar Hakim kepada Tribunjatim.com.

Dikatakannya, jumlah usaha tempat kos di Kota Blitar semakin banyak. Menurutnya, perlu segera ada penertiban usaha tempat kos. Hal itu untuk memudahkan Pemkot Blitar memantau dan mencegah penyalahgunaan tempat kos.

"Pemilik usaha tempat kos kami dorong untuk segera mengurus izin. Kalau tidak segera mengurus izin, kami akan menerapkan sanksi berdasarkan Perda," katanya.

Dalam waktu dekat, kata Hakim, Satpol PP akan melakukan pendataan ulang jumlah usaha tempat kos di Kota Blitar. Pendataan ulang itu sekaligus untuk mengetahui tempat kos yang sudah berizin dan yang belum berizin.

"Kalau razia, kami menunggu laporan dari masyarakat. Jika ada masyarakat yang mengadu ada tempat kos yang disalahgunakan, kami langsung merazianya," ujarnya. (sha/Tribunjatim.com)

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved