BPJS Tak Lagi Didanai APBD, 135 Warga Surabaya Ramai-Ramai Ajukan SKM

"Pemkot Surabaya harus melakukan update data, karena data tersebut dijadikan sebagai pijakan APBD dalam melakukan intervensi terhadap program-program terhadap kesejahteraan rakyat" ujarnya.

Dalam catatannya, Reni mengatakan, Pemkot terakhir melakukan update data tersebut pada bulan April tahun 2019.

"Kami meminta data tersebut harus terbaru dan tidak ada yang tercecer atau Ketlisut. Oleh karena itu kita mendorong dinas sosial dan kelurahan-kelurahan agar pro aktif," lanjutnya.

Reni mengingatkan jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan intervensi pemerintah dibidang kesejahteraan termasuk terabaikan dalam layanan kesehatan karena tidak masuk data MBR. (Faiq/Tribunjatim.com)