Utang BPJS Kesehatan Jatim ke Rumah Sakit Capai Rp 2,7 T, Pemerintah Diminta Cairkan Dana Talangan

BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur berharap pemerintah pusat segera mencairkan dana talangan untuk menebus utang BPJS pada rumah sakit

Utang BPJS Kesehatan Jatim ke Rumah Sakit Capai Rp 2,7 T, Pemerintah Diminta Cairkan Dana Talangan
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Handaryo seusai bertemu Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/10/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur berharap pemerintah pusat segera mencairkan dana talangan untuk menebus utang BPJS pada rumah sakit yang saat ini sudah kian melejit.

Pasalnya saat ini, utang BPJS Kesehatan umurnya sudah jalan ke bulan ketiga pada rumah sakit yang ada di Jawa Timur.

Bahkan untuk jumlahnya sudah lebih dari dua trilliun.

"Hari ini kami melaporkan pada gubernur Jawa Timur. Kondisi utang BPJS Kesehatan di awal Oktober ini mencapai Rp 2,7 triliun, angka itu angka jatuh tempo yang mestinya harus dibayar. Umur utang itu lebih dari dua bulan, jalan di bulan ketiga," kata Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Handaryo seusai bertemu Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/10/2019).

Rencana Kenaikan Tarif BPJS Disebut Dirut RSUD Dr Soetomo Tak Cukup Solutif, Harus Ada Re-Skema

Handaryo mengatakan, pihaknya menyadari tentunya utang BPJS yang sudah hampir tiga bulan ini mengganggu cash flow di rumah sakit.

Dan tentunya jika cashflow terganggu maka pasti akan membuat kondusifitas manajemen di rumah sakit juga berpotensi terganggu.

"Makanya kami sampaikan kepada Bu Gubernur bagaimana supaya mendorong pemerintah pusat terutama melalui Kementerian Keuangan supaya bisa segera mencairkan dana talangannya, untuk menutup utang BPJS," kata Handaryo.

Pasalnya jika dana talangan ini segera dicairkan oleh Kementerian Keuangan, maka keterlambatan pembayaran utang BPJS bisa segera dilakukan dan cash flow rumah sakit ini bisa teratasi dengan cepat.

BPJS Kesehatan Punya Tunggakan Rp 390 Miliar ke RSUD Dr Soetomo, Didorong Agar Segera Bayar

Menurutnya, sesuai sistem selama ini, pengelolaan dana untuk PBJS memang tersentralisasi di pusat.

Jadi sirkulasi BPJS sangat bergantung dengan iuran dan dana talangan pemerintah.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved