Dampak Tunggakan BPJS Kesehatan Sebabkan Pembayaran Kantong Darah Rumah Sakit Nunggak 4 Bulan di PMI

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dampak BPJS Kesehatan yang tak kunjung membayar utang tidak habya dirasakan oleh rumah sakit. Namun juga dirasakan oleh PMI.

Dalam HUT Ke 74 PMI, Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo menyebut tunggakan BPJS berdampak pula pada pembayaran kantong darah rumah sakit ke PMI.

Hal itu dikatakan Imam Utomo dalam peringatan HUT PMI yang ke 74 di Grand City, Minggu (13/10/2019). Per bulan ini, sudah empat bulan utang kantong darah ke PMI tak kunjung dibayarakan oleh rumah sakit.

"Darah itu tidak semurah yang kita bayangkan. Sekarang itu sudah ditetapkan oleh Kementerian oleh pusat bahwa darah di PMI itu dihargai Rp 360 ribu per kantong," kata Imam Utomo yang juga mantan Gubernur Jawa Timur dua periode itu.

• Ada 22.250 Orang di Gresik Dicoret Kepesertaan BPJS Kesehatan, Dinsos Sebut Sudah Tak Miskin Lagi

Namun sekarang dengan sistem BPJS Kesehatan, pembayaran kantong darah ke PMI kerap nyendat. Dan tidak dibayar tepat waktu. Dan hal ini membuat kendala berarti bagi PMI.

"Sistem BPJS Kesehatan membantu masyarakat, tentu semua terbantu. Tapi dengan BPJS yang tekor seperti itu kadang-kadang bayarnya rumah sakit itu terlambat ke PMI," tegasnya.

Dulu ada Kementerian Kesehatan membantu untuk pembiayaan kantong darah sebesar Rp 360 ribu itu. Namun sekarang ada penghentian pembiayaan dari APBN ke PMI. Sehingga tidak ada bantuan lagi.

Dana yang diandalkan oleh PMI hanya tinggal bantuan pemerintah daerah dan pembayaran dari BPJS Kesehatan oleh rumah sakit.

"Tunggakannya sekarang sudah empat bulan belum dibayar rumah sakit ke PMI. Untuk nilainya kita tidak ahu pasti karena kita kan memonitor saja dari unit PMI yang ada di kabupaten kota, tapi kalau nilainya tidak di saya namun kita menerima laporan empat bulan sudah menunggak," tegasnya .

• Ada Utang Rp 2,7 T ke RS, Gubernur Khofifah Desak Kemenkeu Segera Cairkan Talangan BPJS di Jatim

Karenanya, dalam peringatan HUT PMI ke 74, Imam Utomo menyampaikan hal ini pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam forum tersebut.

Ia meminta agar gubernur mengimbau dan mendorong ke bupati wali kota untuk ikut menbantu pembiayaan di PMI.

"Saya ajukan ke gubernur supaya di kabupaten kota itu membantu. Kalau APBD mungkin susah, tadi kata ibu gubernur, tapi bisa mungkin dari pajak cukai rokok," tegasnya.