Ingin Maju di Bacabup Independen di Lamongan, Ini Syaratnya

Calon bupati (Cabup) Lamongan yang memilih untuk maju dari jalur perseorangan atau independen dalam Pilkada serentak 2020 mendatang, harus memiliki

Ingin Maju di Bacabup Independen di Lamongan, Ini Syaratnya
SURYA/ACHMAD AMRU MUIZ
sejumlah petugas pengangkut memasukkan logistik Pilkada serentak 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Calon bupati (Cabup) Lamongan yang memilih untuk maju dari jalur perseorangan atau independen dalam Pilkada serentak 2020 mendatang, harus memiliki dukungan minimal sebesar 68.673 orang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan, Machrus Ali mengatakan, jumlah dukungan sebesar 68.673 orang ini harus dibuktikan dengan salinan KTP elektronik dan mengisi form B.1 KWK Perseorangan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Jumlah sebesar 68.673 orang ini, menurut Machrus, berdasarkan PKPU nomer 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pilkada.

"PKPU Nomor 3 menyebutkan jika Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 1 juta maka jumlah dukungan calon independen adalah sebanyak 6,5 persen," kata Machrus Ali pada Surya.co.id di kantornya, Jalan Basuki Rahmat Lamongan, Sabtu (12/10/2019) malam.

DPT yang dijadikan acuan dalam penentuan jumlah dukungan, jelas Machrus, adalah DPT pemilu terakhir, yaitu DPT pada saat Pemilihan Legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dijelaskan oleh Machrus, pada pemilu 2019 jumlah DPT di Lamongan adalah 1.056.505 sehingga 6,5 persen dari jumlah DPT tersebut adalah 68,673.

Kasus Ujaran Nyinyir Istri Anggota TNI AU Terus Diusut, Polda Jatim Periksa FS dan Tidak Ditahan

Minibus Peziarah Sunan Ampel Terguling di Tol Porong, 10 Orang Terluka, Ini Sebabnya

Polisi Bongkar Hasil Visum Kasus Penganiayaan Anak yang Videonya Viral di Tandes Surabaya, Simak!

"Meski jumlah dukungan minimal sudah ditetapkan, namun kami menyarankan agar jumlah dukungan tersebut dilebihkan, untuk mengantisipasi adanya pendukung yang sudah tidak lagi masuk DPT saat dilakukan verifikasi faktual," papar Machrus seraya menyebut sejumlah hal yang yang bisa menjadikan seseorang tersebut sudah tidak masuk dalam DPT seperti pindah domisili, meninggal dan lain sebagainya.

Untuk pembuktian dari dukungan untuk calon perseorangan, lanjut Machrus, akan dibuktikan dengan salinan KTP elektronik dan mengisi form B.1 KWK Perseorangan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan yang digelar dalam Pilkada 2020 akan dimulai awal November 2019 mendatang.

"Tahapan Pilkada 2020, akan dimulai November 2019 dengan dengan sosialisasi kepada masyarakat Lamongan," papar Machrus kepada Tribunjatim.com.

Untuk diketahui, Lamongan menjadi salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada pemilihan bupati 2020 mendatang. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Lamongan juga telah disepakati dimana besaran anggaran Pilkada Lamongan 2020 adalah Rp 57,5 miliar untuk KPU Lamongan dan Rp 17,5 miliar untuk Bawaslukab Lamongan.(Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved