Kembangkan Kasus OTT di BPPKAD Kabupaten Gresik, Beberapa Pegawai BPPKAD Mulai Diperiksa

Kejaksaan Negeri Gresik memanggil beberapa pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.

Kembangkan Kasus OTT di BPPKAD Kabupaten Gresik, Beberapa Pegawai BPPKAD Mulai Diperiksa
sugiyono/surya
KEJARI GRESIK - Suasana Kantor Kejaksaan Negeri Gresik saat kedatangan pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, Senin (14/10/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Kejaksaan Negeri Gresik memanggil beberapa pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.

Hal ini diduga hasil pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menetapkan seorang terpidana yaitu mantan Plt Kepala BPPKAD M Mukhtar.

Dari informasi yang dihimpun, bahwa ada 6 pegawai BPPKD Kabupaten Gresik sekitar pukul 9.00 WIB datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Gresik Jl Raya Permata Kecamatan Kebomas.

"Sudah ada enam pegawai Pemkab Gresik datang," kata M Iqbal petugas Satpam di Kantor Kejari Gresik, Senin (14/10/2019).

Namun, secara rinci tidak diketahui nama-nama pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik.

"Tidak tahu nama-namanya," imbuhnya kepada Tribunjatim.com.

VIRAL Dokter Hewan Selamatkan 200 Anjing Liar Pakai Uang Sendiri, Tetangga Protes Gara-gara Berisik

Balita Tewas dengan Luka Lebam di Sekujur Tubuh, Sang Ibu Mengaku Anaknya Jatuh dari Kamar Mandi

Pemanggilan beberapa pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik ini sesuai perintah majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya Dede Suryaman dan hakim anggota Lufsiana serta Emma Elyani. Perintah majelis hakim yaitu jaksa Kejaksaan Negeri Gresik untuk mengembangkan kasus tersebut.

Sebab, diduga ada potongan jasa insentif di BPPKAD Kabupaten Gresik sejak tahun 2014 waktu itu dipimpin Kepala Dinasnya Yetty Sri Suparyati sampai Andhy Hendro Wijaya yang saat ini menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Gresik.

Dari kasus tersebut, terpidana M Mukhtar divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Surabaya dengan hukuman selama 4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsidaur 2 bulan kurungan.

Selain itu, terdakwa diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar. Jika dalam waktu satu bulan sejak putusan dinyatakn inkrah. Jika tidak dibayarkan maka asetnya akan disita kemudian dilelang dan jika tidak ada diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan. (Sugiyono/Tribunjatim.com)

Penulis: Sugiyono
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved