PKS Desak DPR dan Pemerintah segera Wujudkan UU Perkoperasian & UU Kewirausahaan Nasional yang Baru

Amin mendesak agar UU Perkoperasian dan UU Kewirausahaan Nasional yang baru segera diwujudkan.

PKS Desak DPR dan Pemerintah segera Wujudkan UU Perkoperasian & UU Kewirausahaan Nasional yang Baru
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin, Rabu (23/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin menyambut baik keinginan Presiden RI Joko Widodo, yang dalam pidato pelantikannya menargetkan, pada tahun 2045 nanti, Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Amin mendesak agar UU Perkoperasian dan UU Kewirausahaan Nasional yang baru segera diwujudkan.

Ia memandang kedua UU tersebut sangat sejalan dengan target presiden.

Proses pembahasan RUU Perkoperasian oleh DPR periode lalu sudah melewati pembahasan tingkat 1 atau tinggal dibawa ke Rapat Paripurna pengesahan menjadi UU Perkoperasian.

Nama-nama yang Tak Jadi Menteri Lagi di Kabinet Jokowi Jilid 2, Susi Pudjiastuti Ucapkan Selamat

Hari Koperasi ke-72, Pemprov Jatim Luncurkan 4 Aplikasi Smartphone Buat Kembangkan Koperasi dan UMKM

Sedangkan RUU Kewirausahaan Nasional masih dibahas di tingkat Panitia Khusus (Pansus) Komisi VI DPR RI.

“Kedua UU tersebut dibutuhkan untuk mendukung program percepatan Pembangunan Ekonomi dan SDM Unggul yang dicanangkan presiden. Oleh karena itu mari semua pihak baik DPR RI maupun Pemerintah berusaha keras mewujudkan UU Perkoperasian dan UU Kewirausahaan Nasional yang baru," ucap Amin, Rabu (23/10/2019).

Selain itu, anggota Komisi VI DPR RI itu juga menyambut baik keinginan Presiden RI Joko Widodo yang mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Dalam pidato kenegaraan seusai dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo menyebut kedua UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Semua UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM direvisi sekaligus.

Halaman
12
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved