Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2019, DP3AK Jawa Timur Dorong Pengarusutamaan Gender

Plt Kepala DP3AK, Dewi Putriatni mengungkapkan, saat ini masih terdapat kesenjangan dalam pembangunan responsif gender, termasuk di Jawa Timur.

Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2019, DP3AK Jawa Timur Dorong Pengarusutamaan Gender
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Perda no 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jatim di Hotel Aria Centra, Jalan Taman AIS Nasution, Surabaya, Senin (21/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Perda no 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur di Hotel Aria Centra, Jalan Taman AIS Nasution, Surabaya, Senin (21/10/2019).

Dalam sambutannya, Plt Kepala DP3AK, Dewi Putriatni mengungkapkan, saat ini masih terdapat kesenjangan dalam pembangunan responsif gender, termasuk di Jawa Timur.

Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur tahun 2018 yang hanya mencapai 90,77.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian rata-rata nasional, yaitu 90,99.

Gubernur Khofifah Bakal Tinjau Lokasi Puting Beliung Kota Batu dan Takziah ke Korban Meninggal

Ajak Masyarakat Jawa Timur Dukung Pelantikan Presiden, DPD GMNI Jatim Ungkap Sejumlah Harapan

"Indikator IPG ini bisa diartikan bahwa masih ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan," ucap Dewi Putriatni.

Sama halnya dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Timur yang hanya mencapai 69,71, sedangkan capaian rata-rata nasional adalah 70,10.

Hal tersebut, lanjut Dewi Putriatni, masih menunjukkan belum semua perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, swasta, dan dalam bidang politik maupun ekonomi.

Permasalahan kesenjangan gender ini, kata Dewi, ada di semua bidang pembangunan yang saling berhubungan.

"Dan salah satu prasyarat untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender ini adalah adanya komitmen dalam bentuk regulasi yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah," kata Dewi Putriatni.

Polda Jatim Minta Masyarakat Jawa Timur Jaga Kondusifitas Saat Pelantikan Presiden & Wakil Presiden

Profil dan Kekayaan Nadiem Makarim, CEO GOJEK yang Ditawari Menjadi Menteri Kabinet Jokowi Jilid 2

Dengan ditetapkannya Perda no 9 tahun 2019 ini merupakan upaya perwujudan pengarusutamaan gender dan untuk mewujudkan visi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif.

Dalam sosialisasi tersebut, hadir beberapa narasumber antara lain Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Dono Wibawanto serta Perwakilan Pusat Study Gender dan Anak Universitas Airlangga, Tri Susantari.

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved