Tata Kelola Keuangan Pemda di Jatim Menurun, 3 Daerah Malah Dapat Opini WDP, BPK Beberkan Sebabnya

Tata Kelola Keuangan Pemda di Jatim Menurun, 3 Daerah Malah Dapat Opini WDP, BPK Beberkan Sebabnya.

Tata Kelola Keuangan Pemda di Jatim Menurun, 3 Daerah Malah Dapat Opini WDP, BPK Beberkan Sebabnya
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Kunjungan Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Tahun 2019, di Sidoarjo, Selasa (22/10/2019) malam. 

Tata Kelola Keuangan Pemda di Jatim Menurun, 3 Daerah Malah Dapat Opini WDP, BPK Beberkan Sebabnya

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Tata kelola keuangan pemda di Jatim mendapat sorotan dari DPD RI.

Jumlah daerah yang mendapat penilaian wajar dengan pengecualian selama semester pertama 2019 meningkat dibandingkan dengan sebelumnya.

Hal itu dinilai sebagai kejadian luar biasa di tengah upaya pemerintah pusat memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penurunan penilaian laporan kinerja keuangan menjadi ironi di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi.

ABG Sidoarjo Ini Jatuh Saat Nggandol Truk Pasir dari Lamongan, Tewas Seketika Luka Parah di Kepala

Tokoh Agama Sidoarjo ini Beri Apresiasi Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Berjalan Aman

Pengemudi Patuh di Sidoarjo Bisa Raih Hadiah Sepeda Motor Selama Operasi Zebra Semeru 2019

BPK RI Perwakilan Jatim menyebutkan, ada tiga kabupaten dan kota dari 38 daerah di Jatim yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Pasuruan.

"Sebelumnya, dari total 39 entitas (38 kabupaten/kota dan Pemprov Jatim) yang diperiksa, sebanyak 37 mendapat penilaian WTP, sedangkan dua entitas WDP (wajar dengan pengecualian) yaitu Kabupaten Sampang dan Kabupaten Lumajang. Sekarang hanya 36 yang mendapat WTP, sedangkan WDP ada tiga yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Pasuruan," ujar Kepala BPK Perwakilan Jatim Harry Purwaka kepada TribunJatim.com di sela acara Kunjungan Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Tahun 2019, di Sidoarjo, Selasa (22/10/2019) malam.

Kabupaten Sampang dan Kabupaten Lumajang telah memperbaiki tata kelola keuangan daerahnya sehingga penilaian mereka naik menjadi WTP.

Adapun Kabupaten Jember dan Tulungagung serta Kota Pasuruan justru terdegradasi dari sebelumnya mendapat opini WTP menjadi WDP.

"Penyebab tiga kabupaten dan kota tersebut mengalami penurunan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah juga bermacam macam. Di Jember, permasalahannya antara lain terkait penyusutan aset yang dinilai tidak wajar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sedangkan di Tulungagung permasalahannya terkait kelebihan pembayaran realisasi belanja modal pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 6,5 miliar yang tak kunjung dikembalikan.

Untuk yang Kota Pasuruan antara lain terkait dengan aset pemerintah daerah berupa gedung yang sudah selesai pekerjaan pembangunannya, bahkan sudah dimanfaatkan, tetapi tercatat sebagai aset yang masih dalam pengerjaan," bebernya.

Halaman
12
Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved