Breaking News:

Kejari Gresik Bantah Eksekusi Bos ABR Dianggap Cacat Hukum, Alasannya ini

"Mereka pakai petikan putusan. Padahal petikan putusan itu sifatnya hanya pemberitahuan," katanya di Kantor Kejaksaan Negeri Gresik, Kamis (24/10/2019

istimewa
Kuasa hukum H Ahmad Fatoni, Yusten Yembormiase memdatangi kantor Kejari Gresik, Kamis (24/10/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Kurang lebih empat bulan, pimpinan atau bos perumahan Alam Bukit Raya (ABR) ditahan karena perkara penipuan dan penggelapan. Ternyata masih mengundang persoalan.

Kuasa hukum H Ahmad Fatoni, Yusten Yembormiase menilai eksekusi kliennya cacat hukum. Sebab, jaksa eksekutor melakukan penjemputan tidak menggunakan salinan putusan.

"Mereka pakai petikan putusan. Padahal petikan putusan itu sifatnya hanya pemberitahuan," katanya di Kantor Kejaksaan Negeri Gresik, Kamis (24/10/2019).

Hal ini yang membuatnya menganggap proses hukum yang menjerat kliennya tidak memiliki dasar hukum.

Ditambah lagi, kliennya baru melakukan penandatanganan berita acara penolakan pada Rabu (23/10/2019) bukan saat eksekusi bulan Juli lalu.

"Ini kan sangat dipaksakan," tegas pangacara asal Maluku tersebut kepada Tribunjatim.com.

Pihaknya telah mengirim dua kali permohonan salinan putusan ke Pengadilan Negeri Gresik. Namun, pihak Pengadilan Negeri juga belum menerima salinan putusan itu.

"Intinya kami menghormati putusan MA. Kami hanya mempersoalkan pelaksanaan eksekusinya saja. Harusnya pak Fatoni itu masih terdakwa bukan terpidana karena masih peninjauan kembali (PK) belum berkekuatan hukum tetap (Inkrah)," paparnya kepada Tribunjatim.com.

Sugi Divonis 1,5 Tahun, PWNU Jatim Taat Hukum

Tergiur Untung Rp 10 Juta Per Pekan, Tukang Jagal di Jombang Ini jadi Pengedar Sabu-sabu

Menteri Agama Disebut Bukan Kader NU, PWNU Jatim: Kami akan Kritis Siapapun Pemerintahnya

Dikonfirmasi terpisah, Humas Pengadilan Negeri Gresik Herdiyanto Sutantyo terkait masalah eksekusi memasuki ranah kejakaaan.

Pihaknya tidak membantah apa yang disampaikan oleh Yusten bahwa yang mereka terima petikan putusan pada 15 Mei 2019 kemudian pemberitahuan kepada Fatoni 27 Juni dan bulan berikutnya kepada jaksa penuntut umum (JPU).

"Kami hanya terima petikan putusan bukan salinan putusan. Kalau soal eksekusi ranahnya kejaksaan," kata Herdiyanto.

Kasi Pidum Kejari, Edrus saat ditemui di kantor Kejari Gresik bahwa dasar hukumnya telah terpenuhi. Menggunakan petikan putusan tidak ada masalah dan bisa dibuat dasar untuk melakukan eksekusi terpidana.

"Coba baca lagi surat edaran (Sema) Mahkaman Agung (MA) no 1 tahun 2011 tentang perubahan surat edaran MA no 2 tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan poin ketiga," paparnya. (wil/Tribunjatim.com)

Penulis: Willy Abraham
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved