Breaking News:

3 Anggota DPRD Kota Blitar dan 4 Pegawai Outsourcing Tidak Ikut Tes Urine

tujuh orang di lingkungan DPRD Kota Blitar yang tidak mengikuti tes urine yang diadakan Badan Narkotika Kota (BNK) Blitar, Senin (28/10/2019).

Penulis: Samsul Hadi | Editor: Yoni Iskandar
istimewa
Sejumlah anggota DPRD Kota Blitar dan pegawai Sekretariat DPRD Kota Blitar mengikuti tes urine, Senin (28/10/2019). 

 TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Ada tujuh orang di lingkungan DPRD Kota Blitar yang tidak mengikuti tes urine yang diadakan Badan Narkotika Kota (BNK) Blitar, Senin (28/10/2019).

Tujuh orang itu, tiga anggota DPRD dan empat tenaga outsourcing di Sekretariat DPRD.

Sekretaris BNK Kota Blitar, Warnoto mengatakan seharusnya ada 71 orang di lingkungan DPRD Kota Blitar yang mengikuti tes urine. Rinciannya, 25 anggota DPRD, 23 ASN dan 23 tenaga outsourcing di Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Dari total itu, yang sudah mengikuti tes urine sebanyak 64 orang. Sedangkan yang tujuh orang, yaitu, tiga anggota dewan dan empat tenaga outsourcing belum mengikuti tes urine.

"Yang tidak ikut tes urine karena alasan yang sakit dan ada yang izin. Nanti yang menjelaskan biar dari Setwan dan pimpinan dewan," kata Warnoto.

Dikatakannya, tujuh orang yang belum mengikuti tes urine bisa melakukan tes urine susulan di kantor BNK Blitar. Tetapi, kebijakan itu tergantung dari Setwan maupun pimpinan dewan.

Mucikari Akui Baru Kenal PA Sepekan, JL Peroleh Komisi Rp 16 Juta Sekali Transaksi

Di Rumah Masa Kecil Bung Karno Diperingati Hari Sumpah Pemuda

Sinopsis Film Skiptrace di Bioskop Trans TV Malam Ini, Dibintangi Jackie Chan dan Fan Bingbing

"Nanti akan kami koordinasikan dengan Setwan dan pimpinan dewan. Hasil tes urine-nya juga masih menunggu," ujarnya.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim mengatakan memang ada beberapa anggota dewan yang tidak bisa mengikuti tes urine.
Tetapi, Syahrul tidak tahu apa alasan beberapa anggota dewan yang tidak mengikuti tes urine.

"Pada dasarnya tes urine ini hanya tes sampling. Kami juga tidak bisa memaksa semua anggota untuk ikut tes urine. Kalau ada anggota yang menolak, kami juga tidak bisa memaksa," kata Syahrul.

Dikatakannya, berbeda dengan tes urine untuk persyaratan mendaftar sebagai calon legislatif. Menurutnya, tes urine saat mendaftar calon legislatif menjadi persyaratan yang wajib diikuti oleh bakal calon legislatif.

"Kami mendukung kegiatan ini. Harapannya ke depan BNK juga mengadakan tes urine di instansi lainnya," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved