Pemprov Jawa Timur Mulai Terapkan SP2D Online, Ada 24 Kabupaten Kota Belum Gunakan Sistem Online
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan inovasi dengan menggunakan teknologi dalam rangka menjalankan pemerintahan yang efektif dan terintegrasi.
Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Elma Gloria Stevani
lihat foto
Lebih dari itu adalah masalah perbendaharaan.
Perbendaharaan ini yang selama ini pencairan dan otoritasnya dilakukan secara konvensional menggunakan cara-cara manual.
• Hari Pertama Simulasi UNBK di SMAN 16 Surabaya, Wakil Kepala Kurikulum: Fokus Bekali Mental Siswa
Misalnya harus menggunakan pengajuan kertas, penandatangan yang akhirnya membuat berkas menumpuk.
Bahkan membuat pencairan dana molor menumpuk di akhir tahun.
"Ada puluhan ribu kita mengerjakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online apalagi kalau di akhir tahun itu bisa numpuk. Oleh karena itu, dengan sistem SP2D online ini yang paperless dan menggunakan digital signing kita bisa mendesain untuk kecepatan untuk transparansi," tegas Khofifah Indar Parawansa.
Karena penyedia barang dan jasa bisa ikut melihat dan melakukan monitor.
Misal rekanan A bisa melihat dengan izin dari pengguna anggaran, karena nomor Surat Perintah Membayar (SPM)nya berapa juga bisa dilihat.
"Sistem ini terkoneksi dengan Bank Jatim dan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pengadaan barang dan jasa yang sekarang masih di Biro Administrasi Pembangunan," tegas Kepala BPKAD Jumadi.
Kelebihannya juga, tanda tangan pejabat kuasa anggaran bisa dilakukan di mana pun.
Misal kepala OPD sedang bepergian ke luar kota, mereka tetap bisa memproses SP2D lewat smartphonenya.
"Ini nilai kelebihan dari aplikasi ini," pungkas Kepala BPKAD Jumadi.
• Anggota Satuan Lalu Lintas Berprestasi Dapat Penghargaan dari Kasat Lantas Polres Pamekasan
