Warga Blitar Dimintai Uang oleh Jukir Meski Bayar Parkir Langganan, Diancam 'Bayar atau Helm Hilang'

Juru Parkir nakal diharapkan segera ditindak tegas, seperti yang terjadi Kota Blitar dan beberapa kota lain. Para jukir nakal ditangkap polisi, supaya ada efek jera.

Masalahnya, Menurut Sugianto, para jukir itu sudah dibayar APBD sebesar Rp 1,8 juta per orang setiap bulannya.

Tercatat ada 98 jukir sehingga uang APBD yang dikeluarkan setiap tahunnya sekitar Rp 2,1 miliar.

"Kalau masih memungut lagi, buat apa dibayar APBD, kan bisa dobel. Itu sama dengan pungli dan yang dirugikan tak hanya uang rakyat (APBD) namun juga warga yang memarkir," ungkapnya.

(Pasar Parkiran Kota Batu Resmi Tak Beroperasi, Pedagang: Padahal Pengunjungnya Banyak)

Sugianto menyebut, pemkab Blitar tak usah bangga dulu kalau PAD-nya dari retribusi parkir terpenuhi. Itu karena ada parkir berlangganan.

Dan, yang memungut parkir tahunan ini adalah Samsat bersamaan warga memperpanjang STNK-nya.

Coba kalau itu tak dilakukan oleh Samsat, apa mungkin Dishub mampu memenuhi PAD sebesar Rp 7,8 miliar dari target Rp 7,4 miliar?

"Semestinya, dishub sadar dengan hal itu. Dan, tanpa ada protes dari masyarakat, pihaknya langsung menertibkan para jukir nakal tersebut. Kasihan warga, harus bayar dobel," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan, Toha Mashuri mengklaim pasukannya setiap minggu atau setiap bulan sekali sudah melakukan pembinaan kepada Juru Parkir.

Intinya, agar jangan memungut retribusi parkir karena masyarakat sudah membayar parkir berlangganan setiap tahun di Samsat.

"Kami akan menertibkan terus, terhadap pelaksanaan parkir, terutama yang dikeluhkan warga," ujarnya.

Namun dia enggan berkomentar terkait masih banyaknya temuan juru parkir di sepanjang pertokoan maupun pasar yang masih menarik retribusi.

Reporter: Surya/Imam Taufiq

(Pasar Parkiran Kota Batu Resmi Tak Beroperasi, Pedagang: Padahal Pengunjungnya Banyak)