Kepada Delegasi DPD RI, Presiden Senat Australia Kembali Tegaskan NKRI Harga Mati

 TRIBUNJATIM.COM, MEXICO CITY - Presiden Senat Australia Scott Ryan menegaskan bahwa integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia atas Papua adalah harga mati yang tak perlu dibahas lagi.

Penegasan itu disampaikannya dalam pertemuan bilateral dengan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di sela-sela sidang pimpinan parlemen MIKTA di Meksiko kemarin.

Pernyataan itu ia berikan kepada delegasi DPD RI setelah mendapat pertanyaan tajam dari Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti tentang adanya oknum-oknum anti-Indonesia yang terus berkampanye dari Australia untuk merongrong kedaulatan RI khususnya tentang Papua.

La Nyalla mengatakan, kelompok-kelompok ataupun okum-oknum anti-Indonesia dulu berkampanye dari Australia sampai Timor Timur sebagai propinsi ke 27 akhirnya lepas dari Indonesia.

Sekarang mereka berkampanye lagi dari Australia termasuk tentang kerusuhan yang terjadi di Papua belum lama ini.

Karena itu, Ketua DPD RI ingin mendengar sendiri dari pimpinan Senat Australia tentang Sikap Australia terhadap masalah ini, kata La Nyalla.

Menjawab pernyataan tegas itu, pimpinan Senat Australia kembali menegaskan bahwa sepak terjang segelintir orang di Australia tak dapat menggambarkan sikap resmi pemerintah dan rakyat Australia.

 Penegasan presiden Senat Australia tersebut adalah untuk kedua kalinya disampaikan kepada DPD RI tentang Papua.

Sebelumnya, pada Desember 2016 presiden Senat Australia Stephen Parry juga telah menegaskan bahwa pemerintah Australia tidak akan berubah sikap tentang Papua, sebab Papua adalah bagian integral dari NKRI.

 Namun demikian, akhir-akhir ini masih terdapat banyak petualang politik yang beroperasi dari Australia untuk memancing perlawanan menuju disintegrasi wilayah NKRI di Papua.

Inilah sebabnya maka dalam pertemuan dengan presiden Senat Australia kemarin, Ketua DPD RI kembali mempertanyakan sikap pemerintah, DPR, dan Senat Australia tenang hal ini.

 Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, Cheppy Wartono, yang mendampingi Ketua DPD RI menambahkan bahwa sebaiknya pemerintah Australia merepatriasi para petualang politik tersebut agar gerakan pengacau semacam ini bisa diredam aktivitasnya dalam semangat menjaga hubungan baik antara Australia dan Indonesia.

 Pihak Australia menegaskan bahwa sudah ada mekanisme kerjasama antara aparat keamanan kedua negara yang akan ditaati.

Tetapi perlakuan Australia terhadap Indonesia haruslah sama dengan perlakuan Australia terhadap negara sahabat lainnya juga.

Dalam pertemuan bilateral ini, Ketua DPD RI juga mengingatkan kepada pimpinan Senat Australia bahwa di sela-sela pertemuan MIKTA di Seoul pada awal Juli 2015 pimpinan Senat kedua negara telah bersepakat untuk melanjutkan pembahasan tengan perlunya kawasan pertumbuhan baru yang mencakup Indonesia bagian timur dan Australia bagian utara.