Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Wakil Ketua DPRD Sentil Manajemen RSUD Bangil Agar Perbaiki Pelayanan

Permasalahan pelayanan RSUD Bangil menjadi perhatian khusus kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan 2019.

Penulis: Galih Lintartika | Editor: Yoni Iskandar
surya/Galih Lintartika
Ketua DPC PDIP Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi saat ditemui di Kantor DPC PDIP, Jalan Raya Bangil - Pandaan, Desa Kebonwaris, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Senin (5/6/2017) siang. 

 TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Permasalahan pelayanan RSUD Bangil menjadi perhatian khusus kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan 2019.

Manajemen RS Pemkab Pasuruan diminta untuk segera berbenah diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan DI RSUD Bangil dan harus segera ditindaklanjuti.

"Jangan sampai persoalan dan keteledoran yang mengakibatkan pasien meninggal dunia terulang. Hal ini bisa diantisipasi sejak awal," kata Andri kepada Tribunjatim.com.

Ia meminta RSUD Bangil membuka pengaduan dan pelayanan secara online. Sehingga, ketersediaan kamar rawat inap dan dokter jaga yang bertugas bisa langsung diketahui masyarakat.

Terekam CCTV, Satu dari Dua Pelaku Pencurian Motor di Kapasan Surabaya Diringkus Polisi

Fix, Rahmat Jalani Hukuman Kebiri dan 12 Tahun Penjara Akibat Cabuli 15 Siswa

Menurut Andri, aplikasi pelayanan online ini sebenarnya sudah dimiliki RSUD Bangil. Hanya saja fasilitas layanannya masih kurang lengkap dan diperlukan penambahan.

"Sehingga ketika pasien umum yang akan berobat, tidak perlu lagi berlama-lama di ruang IGD karena alasan ketidak tersediaan kamar rawat inap," paparnya kepada Tribunjatim.com.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar ada penambahan sopir mobil ambulance. Usulan ini merespon keluhan masyarakat yang kerap kali harus menunggu sopir ambulan untuk antar jemput pasien.

Saat ini jumlah sopir ambulan di 33 Puskesmas sebanyak 42 orang, yang terdiri dari 14 PNS dan 28 non PNS. Pada tahun 2020 mendatang akan dilakukan penambahan 11 orang sopir ambulance dari non PNS.

“Kami juga telah mengalokasikan anggaran untuk penambahan stok obat-obatan. Anggaran ini sudah disetujui dalam rapat sinkronisasi RAPBD tahun 2020. Sehingga tidak ada lagi alasan depo obat kehabisan stok saat dibutuhkan pasien,” tandasnya. (lih/Tribunjatim.com)

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved