Bertemu Ketua DPD RI, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Adukan Persoalan Serius

 TRIBUNJATIM.COM, LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengadukan sedikitnya dua persoalan serius yang terjadi di Lampung, ketika bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam forum rapat kerja Pemerintah Provinsi Lampung dengan DPD RI, Selasa (10/12/2019), pagi di kantor Gubernur Lampung, di Kota Bandar Lampung.

 “Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ada permasalahan serius yang terjadi di Lampung terkait dengan sektor pertanian dan persoalan komoditas budidaya udang di kawasan Kabupaten Tulang Bawang. Ini serius pak, karena itu saya minta tolong betul kepada DPD, sebagai wakil daerah. Apalagi pagi ini, selain saya bertemu langsung dengan Ketua DPD, juga dengan anggota DPD asal Lampung dalam formasi lengkap. Empat Senator asal Lampung,” ungkapnya.

Dijelaskan Arinal, komoditas pertanian padi di Lampung, yang merupakan peringkat 7 nasional, dengan hasil 4,3 juta ton setahun, telah menjadi sektor pendukung ketahanan pangan nasional. Tetapi tiba-tiba tanpa kesepakatan, luasan lahan pertanian Lampung dikurangi jumlahnya oleh tim kajian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Artinya terjadi perbedaan perhitungan antara kami yang di daerah dengan BPN. Luasan yang berkurang tanpa kesepakatan ini signifikan dan menimbulkan banyak problematika di lapangan. Mulai dari selisih penyediaan bibit hingga pupuk,” urainya.

 Karena itu, kami, lanjutnya, meminta DPD RI, khususnya Senator asal Lampung, mengawal kami untuk melakukan klarifikasi ke BPN terkait hal ini.

“Apalagi kami sudah menyelesaikan pembangunan dua bendungan berskala besar, dengan kapasitas 50 ribu hektare. Tapi kalau luasan lahan kami dipangkas begitu saja kan menjadi persoalan. Jadi tolong Senator asal Lampung yang hadir di sini, ada Pak Bustami, Pak Bastian, Bu Jihan dan Pak Abdul Hakim, ini dikawal,” tambah Arinal.

 Sementara terkait komoditas budidaya udang vaname di Kabupaten Tulang Bawang yang dulu dikenal sebagai produsen terbesar di dunia, perlahan tapi pasti sudah tertinggal dengan Vietnam.

“Dulu Vietnam belajar ke sini, dan sekarang mereka menghasilkan 7 ton, sementara kita di sini 0,7 ton. Ini karena kawasan budidaya itu sudah dikuasai perseorangan. Ini yang kami minta perhatian dari pemerintah pusat, melalui dukungan DPD RI. Kami ingin petambak yang notabene masyarakat Lampung dapat menikmati hasil kerjanya secara optimal,” pungkasnya.

• Ketua DPD RI LaNyalla Ajak Tokoh Lampung Kawal Pembangunan

• Terimbas Air Bengawan Solo Tercemar Limbah, Air Baku PDAM Tak Bisa Langsung Konsumsi

• Angin Puting Beliung Rusak 15 Bangunan di Wilayah Jember

 Menanggapi aduan tersebut, Ketua DPD RI langsung meresepon dengan meminta dibuatkan catatan khusus terkait hal tersebut.

“Insya Allah akan kami sikapi. Saya juga akan meminta secara langsung empat Senator asal Lampung, Pak Bustami dan kawan-kawan untuk mengawal pengaduan dari Pak Gubernur Lampung. Terkait soal lahan pertanian, kami akan panggil Menteri Agraria dan terkait budidaya udang, kami akan komunikasi dengan kementerian terkait,” respon LaNyalla.

 Ditambahkan LaNyalla, DPD RI sejatinya bekerja untuk kepentingan daerah. Masalah-masalah di daerah yang berkaitan dengan kebijakan pusat menjadi tugas utama Senator untuk memastikan dapat dicarikan jalan keluar, sehingga daerah mendapat manfaat.

“Apalagi terkait ekonomi, saat ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, sebagai upaya antisipasi terhadap pelambatan ekonomi global. Pemerintah saat ini sedang bekerja keras untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekaligus memangkas semua hambatan ekonomi,” ungkap LaNyalla.

 Ketua DPD RI juga mengingatkan, bahwa Indonesia harus menjadi negara yang ramah investasi, tetapi tetap dengan mengedepankan rasa keadilan dengan cara melibatkan pengusaha lokal di daerah, khususnya usaha menengah dan kecil.

“Apalagi Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2019, tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, menekankan tiga hal, yaitu mendorong investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Artinya, SDM di daerah juga harus terserap dari adanya investasi,” tambahnya.

 Sementara terkait keinginan Provinsi Lampung agar pemerintah pusat membangun sarana olahraga (sport centre) dan pengembangan pembangunan bandara serta integrasi infrastruktur jalan tol dan pelabuhan, DPD RI akan memberikan surat dukungan.