Khofifah Dianugerahi Sebagai Pemimpin Perubahan oleh KemenPANRB, Pemprov Jatim Borong 6 Predikat WBK

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawasa mendapat penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik (KemenPAN RB).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, bersama MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Selasa (10/12/2019) di Jakarta.

Khofifah Indar Parawasa mendapatkan penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan karena dinilai memiliki komitmen besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan transparan.

Khofifah Indar Parawansa dianggap berhasil membangun zona integritas secara massif sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk enam unit layanan di tataran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

• Yamaha All New NMAX 155 2020 Meluncur di Indonesia dengan Total Mesin Baru, Simak!

Jawa Timur juga dinobatkan sebagai menjadi pemerintahan provinsi terbanyak yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sebagaimana diketahui, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. 

• 3 Bacawabup Kabupaten Tulungagung Diundang Fit and Proper Test di Kantor DPP PDIP Jakarta

Adapun enam unit kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhak menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Masing-masing yang mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Prov Jatim, UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinidi Jawa Timur.

Selanjutnya, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Prov Jatim, RSU Haji Surabaya, dan RSU Jiwa Menur Surabaya.

Tahun 2019 ini menjadi kali pertama  bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

"Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata kelola pemerintahan yang Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap- Transparan-Akuntable- Responsive (CETTAR)," kata Khofifah Indar Parawansa.

• Pemprov Jatim Segera Dirikan Shelter dan Tempat Ibadah untuk Wisatawan di Penanjakan Bromo

"Saya ucapkan terimakasih kepada unit kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), semoga ini bisa memotivasi dan diikuti oleh unit kerja lainnya. Semoga masyarakat Jawa Timur makin mudah mengakses berbagai layanan publik," lanjutnya.

Menurut Khofifah, penghargaan WBK ini merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 21 tahun reformasi. Khofifah mengatakan, Oktober lalu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Raihan WBK ini berseiring dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut. Setelah ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan predikat sebagai wilayah birokrasi bersih melayani Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ujar Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah Indar Parawansa menerangkan, nantinya enam unit kerja yang meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tersebut akan dijadikan role model bagi instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

• Gerindra Punya Jagoan Jenderal di Pilwali Surabaya 2020, Machfud Arifin Jadi Nama Terkuat