PPP Jatim Tegaskan Isu Dualisme Tak Pengaruhi Persiapan Pilkada 2020

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menegaskan masih cukup solid menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.

Isu dualisme kepengurusan diyakini tak akan mempengaruhi persiapan Pilkada yang rencananya berlangsung di 19 daerah tersebut.

”Di Jawa Timur nggak terpengaruh. Pilkada jalan terus,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur, Norman Zein Nahdi kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (16/12/2019).

Pria yang akrab disapa Didik ini menerangkan bahwa para pengurus yang menglaim di bawah kepemimpinan Humphrey Djemat tak memiliki struktur lengkap di bawah.

Satu-satunya pengurus PPP yang resmi dan sah menjalankan kerja partai adalah hasil Muktamar di Pondok Gede di bawah kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa.

”Pondasi pengurus mereka di daerah kan nggak ada. Mereka kan abal-abal,” tegas Didik kepada Tribunjatim.com.

• DETIK-DETIK 8 Brimob Tersambar Petir di Gunung Ringgit Situbondo Saat Hujan Deras, 3 Nyawa Melayang

• 3 Fakta Gunung Ringgit, Lokasi Tersambar Petir Peserta Didik Brimob, Ada Makam Bangsawan Muslim

• Inilah Identitas 3 Anggota Brimob yang Tewas Tersambar Petir di Gunung Ringgit Situbondo

Oleh karena itu, DPW PPP Jatim menjadi salah satu pihak yang getol untuk menolak rencana islah pada Muktamar mendatang.

Akhirnya, pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP akhir pekan lalu pun menegaskan kembali tak adanya agenda islah pada Muktamar PPP mendatang.

”Jawa Timur memandang nggak perlu Islah. Sekali lagi, kubu Humphrey kan nggak memiliki legalitas. Lantas, apa dan siapa yang ingin diajak islah?,” tegas Didik.

Keberadaan PPP pada pemilu 2019 menjadi tolok ukur bahwa satu-satunya pengurus yang sah adalah di bawah kepengurusan Suharso.

Sama halnya dengan pemilu 2019, pilkada 2020 pun diyakini tak akan terganggu.

”Pemerintah kan sudah mengakui pengurus yang ada sesuai dengan SK Kemenkumham,” lanjut Norman Zein Nahdi kepada Tribunjatim.com.

Bahkan, Didik juga mengungkapkan bahwa mayoritas DPW pada Mukernas tersebut juga sempat menyayangkan sikap Suharso yang bertemu dengan Humphrey.

”DPW-DPW juga mengkritik pertemuan Plt Ketua Umum dengan Humphrey,” ungkap Didik.

Didik menerangkan bahwa agenda islah sudah dilaksanakan oleh PPP pada Muktamar di Pondok Gede dengan dihadiri beberapa pengurus PPP versi Humphrey.