Gubernur Khofifah Minta Mendikbud Nadhiem Kaji Ulang Kebijakan Penghapusan UN

TRIBUNJATIM.COM, YOGYAKARTA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang akan menghapuskan Ujian Nasional (UN) dikaji ulang dan mendetail.

Khususnya ia meminta pada Kemendikbud untuk mendengarkan masukan-masukan dari para pelaku dunia pendidikan. Baik guru dan juga pengelola lembaga pendidikan. Sebelum akhirnya melakukan kebijakan mengpuskan UN.

"Sebetulnya di tahun ini nilai yang dihitung sebagai penentu kelulusan sudah bukan UN. Nilai ujian sekolah yang digunakan untuk tolok ukur. Tetapi UN tetap diperhitungkan tetap di perguruan tinggi," kata Khofifah yang diwawancarai di UIN Sunan Kalijaga, Rabu (18/12/2019).

Ia mengatakan indikator academic achivement dilakukan dengan tujuan melihat kualifikasi dari kualitas pendidikan yang sudah dijalankan. Nah sekarang, dikatakan Khofifah, standar untuk mengukur academic achivement harus disiapkan dulu.

• Mendikbud Nadiem Makarim Hapus UN, Khofifah Bakal Kumpulkan MKKS dan Pengelola Lembaga Pendidikan

• Gudang dan Kantor Milik Kontraktor Perbaikan Jalan Terbakar Hebat, 4 Mobil PMK Dikerahkan

• Pelatih Persija Menyesal Tak Bisa Beri Kemenangan sebagai Hadiah Perpisahan untuk Bambang Pamungkas

"Misalnya, kurikulum sekolah. Misalnya kurikulum 2013 bisa dicek di sekolah-sekolah saat ini masih banyak mereka yang harus mendalami kurikulum 2013. Mungkin bisa diundanglah MKKS bagaimana cara mengukur academic achivement supaya ini terstandarisasi, kan nggak bisa disamakan standarnya Jakarta, Bangdung, Surabaya, Malang yang pemahaman materinya cukup update dengan daerah lain di Indonesia Timur, misalnya," kata Khofifah kepada Tribunjatim.com.

Oleh karenanya, ia meminta agar para pemilik lembaga pendidikan diundang diajak bicara baru Kemendikbud mengambil keputusan. Karena masing-masing guru di Jawa Timur banyak yang menyampaikan ke Khofifah bahwa mereka belum selesai memahami kurikulum 2013 tapi sudah mendengar kabar akan ada perubahan.

"Jadi menurut saya ya iya (Masih butuh dikaji). Karena keputusan apapun nggak boleh menimbulkan keresahan, kegalauan, maka pengelola lembaga pendidikan kalau bisa didengar lah masuknnya. Diundanglah Muhammadiyah yang punya banyak sekolah, NU, rumpun katolik, mereka punya banyak sekolah," tegasnya.

Sebagaimana ramai diberitakan Mendikbud Nadiem memastikan bahwa tahun 2020 mendatang nenjadi tahun terakhir diselenggarakannya UN. UN akan dihentikan mulai 2021 dan diganti dengan assessment kompetensi. Yang menekankan penilaian pada literasi, numerasi dan penguatan pendidikan karakter. (Fatimatuz zahroh/Tribunjatim.com)