Pilkada Surabaya, PKB Sebut Nama Nawardi Hingga Hanif Dhakiri

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PKB hingga kini belum memutuskan calon yang akan diusung di Pilkada Surabaya.

Meskipun demikian, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim menyebut nama mantan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dan Anggota DPD RI, Ahmad Nawardi berpeluang maju melelui partainya.

Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Anik Maslacah menyebut nama Hanif yang juga mantan Sekjen PKB tersebut mengemuka di kalangan milenial Surabaya.

"Kelompok milenial berharap demikian karena Surabaya daerah metropolis," ujar Anik saat ditemui di Surabaya kepada Tribunjatim.com.

Anik menjelaskan, Surabaya tidak hanya membutuhkan penataan secara modern saja, namun juga membutuhkan pemikiran yang konstruktif.

Anik melihat sosok Hanif memiliki potensi dan kemampuan untuk menjadikan Surabaya lebih baik.

Apalagi Hanif juga memiliki track record yang jelas ketika jadi Menaker.

• Korban Pembunuhan di Ngawi Berkenalan dengan Pelaku Lewat Aplikasi Hello Yo

• UPDATE Pelaku Penyerangan Novel Baswedan: Dua Polisi Aktif Ditangkap di Cimanggis, Depok, Jawa Barat

Di samping nama Hanif, ada pula nama Ahmad Nawardi.

Anik bahkan menyebut Nawardi telah berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB melalui desk pilkadanya.

”Pak Ahmad Nawardi juga bisa. Beliau sepertinya juga sudah ada komunikasi dengan desk pilkada yang ada di DPP,” katanya kepada Tribunjatim.com.

Dari hasil komunikasi tersebut, Nawardi mengaku siap apabila diusung partai berlambang sembilan bintang ini.

”Memang, Pak Nawardi baru sebatas ’Say Hello’. Namun, kalau PKB menghendaki, beliau siap,” katanya.

Anik menjelaskan bahwa untuk bisa mengusung calon, PKB di Surabaya masih membutuhkan koalisi.

Mengingat, PKB di Surabaya baru memiliki separuh (lima kursi) dari jumlah minimal kursi untuk mencalonkan kandidat di pilkada Surabaya (10 kursi).

Sehingga, terbuka kemungkinan PKB juga akan mendengar masukan partai lain soal figur yang akan diusung.

Untuk memastikan hal tersebut, PKB juga membentuk Tim kerja di daerah untuk yang khusus menggali potensi calon.

”Tim ini nantinya juga bergerak untuk menyeleksi calon-calon yang dinilai potensial,” pungkasnya.

Di sisi lain, Ahmad Nawardi memang mengatakan telah membangun komunikasi dengan berbagai partai untuk mendapat ‘tiket’ maju di Pilwali Surabaya 2020.

Soal keputusan rekomendasi diberikan atau tidak, pihaknya menyerahkan pada mekanisme partai.

“Harapan saya kalau Parpol tidak merekomendasi, kemungkinan saya bisa lewat independen. Lewat forum RT/RW insyaallah itu bisa dilakukan. Tapi sampai sekarang saya masih berpikir untuk lewat Parpol,” kata Ketua Forum RT/RW Surabaya ini.

Parpol menjadi pilihan utama karena proses politik lebih mudah.

Selain itu, proses demokrasi di Indonesia memang lebih banyak lewat parpol.

Begitu pula dalam mengawal pemerintahan akan lebih kondusif apabila didukung Parpol.

"Hampir semua Parpol saya berkomunikasi dan direspons. Jadi nanti ada survei di internal masing-masing partai, saya pasrahakan ke tiap-tiap DPP,” katanya.

“Tapi saya pastikan, beberapa Parpol sudah ada yang menawarkan wakil, wali kota, minta konsep seperti apa. Sudah pernah saya sampaikan secara formal, informal ke Parpol,” sambungnya.

Nawardi mengakui, selama ini memang lebih banyak membangun komunikasi di tingkat DPP.

"Di tingkat DPC ada, tapi tidak semua partai. Kalau di DPP, hampir semua partai insyaallah saya sudah komunikasi,” katanya.

Dia sengaja tidak banyak mendaftar lewat penjaringan jika tidak ada kepastian.

”Kalau hanya mendaftar lalu tak ada rekomendasi, sangat tidak elok ya. Hanya mencari popularitas, nebeng di Parpol, saya enggak mau,” katanya.

“Saya menginginkan, daftar sudah ada kepastian dari Parpol, karena itu saya lebih banyak ke DPP untuk komunikasi. Soal merekomendasi atau tidak, saya pasrahkan ke DPP,” imbuhnya. (bob/Tribunjatim.com)