Breaking News:

Eksekusi Gedung Astranawa Surabaya, SCWI Temukan Unsur Gratifikasi: Harusnya Jadi Aset Pemkot

SCWI menilai, Eksekusi dan Pemberian Tanah Graha Gus Dur di Surabaya kepada Partai Kebangkitan Bangsa memiliki unsur gratifikasi.

istimewa
Hari Cipto Wiyono, Ketua SCWI 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Surabaya Corruption Watch Indonesia (SCWI) menilai Eksekusi dan Pemberian Tanah Graha Gus Dur (Astranawa) di Surabaya kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki unsur gratifikasi.

Bukan tanpa alasan, menurut Surabaya Corruption Watch Indonesia (SCWI), seharusnya tanah Graha Gus Dur milik Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya itu diamankan menjadi aset Pemkot Surabaya.

"Artinya ada dugaan gratifikasi dari Pemkot Surabaya untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)," ketua SCWI, Hari Cipto Wiyono kepada awak media, Kamis (2/2/2020).

Berdasarkan rilis yang diterima oleh TribunJatim.com, Cipto Wiyono menjelaskan, didasarkan pada Surat Persetujuan No 024/VIII/YKP/SP/2000 yang dikeluarkan Sunarto Sumoprawiro (Cak Narto) selaku Dewan Pengurus YKP kepada Sartono selaku Direktur YKP, Meski tertulis lokasinya di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, tetapi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebutnya Menanggal, Gayungan.

Bongkar Pasang Pejabat di Lingkungan Polda Jatim, 13 Pejabat Dimutasi

Gara-gara Anak Bawa Lilin, Mobil Toyota Kijang Hangus Terbakar di Trenggalek

Surabaya Corruption Watch Indonesia (SCWI) mempunyai dasar dari kesaksian Pengurus PKB, Musyafak Rouf yang menjadi pertimbangan putusan pengadilan.

Dari kesaksian Musyafak Rouf, tanah Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang diberikan Cak Narto yang juga Wali Kota Surabaya saat itu karena didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Apa Perbedaan Lingkaran Hitam di Bawah Mata dan Kantung Mata? Simak Cara Menghilangkannya!

Rekomendasi White Laser dari Profira Aesthetic & Anti Aging Clinic Mampu Menghilangkan Bekas Jerawat

Hari Cipto Wiyono, Ketua SCWI
Hari Cipto Wiyono, Ketua SCWI (istimewa)

Lalu memerintahkan pihak ketua Yayasan Kas Pembangunan (YKP) untuk mengurus proses surat tanah agar diberikan kepada PKB Jatim.

Dari kedua petunjuk penting ini, lanjut Hari, sebagai langkah pencegahan, Surabaya Corruption Watch Indonesia (SCWI) minta digelar hearing atas dugaan gratifikasi tanah Astranawa oleh Komisi A DPRD Surabaya.

"Kami berharap sebelum 30 hari setelah berkirim surat, hearing sudah bisa dilakukan," katanya.

SCWI telah berkirim surat nomor 043/SCWI/XI/2019 tertanggal 13 Desember 2019. Surat tersebut sudah diterima sekretariat Komisi A, 16 Desember 2019 lalu.

Lebih lanjut pihaknya akan melaporkan masalah ini ke Kepolisian jika langkah pencegahan tidak berhasil.

"Kami akan lapor ke polisi dalam hal ini Polda Jatim. Saya yakin akan direspon baik. Namun jika repon kurang, maka akan melaporkan masalah ini ke KPK (Komisi Pemberantasna Korupsi)," pungkasnya.

Tampil Cerah dengan White Laser dari Profira Aesthetic & Anti Aging Clinic Trunojoyo

PENGAKUAN Korban yang Motornya Dicuri 2 Pria Surabaya, Ikuti Pelaku, Teriak & Tarik Perhatian Warga

Penulis: Aqwamit Torik
Editor: Elma Gloria Stevani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved