Bandara Kediri Terkendala Pembebasan Lahan 5,88 Hektare, Kesepakatan Harga Warga-Pemerintah Alot

TRIBUNKEDIRI.COM, KEDIRI - Pembangunan Bandara Kediri masih menyisakan problem pembebasan lahan yang belum tuntas.

Dari total sekitar 450 hektare lahan yang dibutuhkan masih tersisa sekitar 5,88 hektare belum berhasil dibebaskan.

"Untuk run way target landasan kurangnya total 5,88 hektar atau sekitar 1,56 persen," ungkap Maksin Arisandi, Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDI) kepada awak media seusai Sosialisasi Pembangunan Bandara Kediri di Desa Grogol, Senin (13/1/2020).

• Bandara Kediri Masih Tahap Finalisasi Pembebasan Lahan, Emil Dardak: Proyek Ini Menjadi Prioritas

Dalam pembebasan lahan, selain pembelian juga ada mekanisme tukar guling.

Namun mekanisme ini harus ditentukan dua pihak.

"Tukar guling ini tidak bisa satu arah, harus dua arah," jelas Maxim.

Warga dan pemerintah menentukan titik secara bersama-sama.

Usulan untuk mekanisme tukar guling di lingkungan Tanjungbaru.

Satu di antara alasannya, lokasinya tidak jauh dari titik asal rumahnya yang direlokasi.

• Pengelolaan Bandara Kediri Bakal Pakai Sistem BOT, Groundbreaking Akan Dimulai Januari 2020

Apalagi sudah ada warga yang telah melakukan relokasi di tempat yang sama.

Malahan PT SDI telah membangunkan musala di tempat relokasi baru.

"Kami sudah menyampaikan kepada masyarakat, keputusan akhirnya diserahkan kepada masyarakat," ungkapnya.

• 638 Hektare Sawah Padi di Jatim Rusak Terendam Banjir, Distan Sarankan Petani Asuransikan Lahan

Namun kata Maxim, yang perlu dipahami pembangunan Bandara Kediri sudah masuk proyek strategis nasional (PSN).

Sehingga yang melakukan bukan murni swasta lagi, namun swasta yang bekerja sama dengan pemerintah.

Maxim menyebutkan, pada tahap awal Desa Jatirejo yang cukup sulit untuk dibebaskan, namun saat ini sudah hampir beres.

• Pembebasan Lahan Exit Tol Pandaan-Malang Berakhir, Warga Madyopuro Menyerah, Terima Ganti Rugi Tanah

"Awalnya kami kira yang paling berat, ternyata yang paling awal selesainya," jelasnya.

Para pemilik lahan yang masih belum berhasil dibebaskan telah diundang untuk mendapatkan sosialisasi dari pejabat Forkompimda Kabupaten Kediri.

Dari informasi sejumlah pemilik lahan, satu di antara kendala dalam pembebasan lahan karena harga yang tidak sama.

• Estimasi Biaya Pembangunan Bandara Kediri Capai Rp 6 T, Ground Breaking Ditargetkan Januari 2020

Pada tahap awal pembebasan lahan sebelumnya, tanah milik warga dihargai Rp 15 juta per ru.

Namun saat ini harga yang ditawarkan hanya Rp 10,5 juta per ru atau berkurang sekitar Rp 4,5 juta per ru.

Sementara lahan yang masih alot pembebasannya tersebar di Desa Grogol, Kecamatan Grogol ada 38 bidang, Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan ada 3 bidang dan di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan sebanyak 15 bidang.

Kades Bulusari Agus Sutomo menjelaskan di desanya masih ada 9 rumah dan 6 lahan kosong yang masih belum dibebaskan.

Kendalanya belum ada kesepakatan harga.

"Warga meminta harga yang tinggi tapi nilainya variatif. Rata-rata warga meminta Rp 15 juta per ru, tapi harga pemerintah hanya Rp 10,5 juta per ru," jelasnya.

• Viral di Media Sosial, Kakek 70 Tahun Palak Ojek Online di Malang Town Square Ditangkap Polisi

Agus juga menjelaskan, juga ada mekanisme relokasi untuk pembebasan lahan milik masyarakat.

Relokasi dilakukan masih dalam lingkup di Desa Bulusari.

Sementara H Ridwan satu di antara pemilik lahan menyebutkan, dalam sosialisasi masih belum ada kesepakatan harga.

• Aksi Heroik Remaja Putri SMA Mojokerto Kejar Duo Jambret HP, Pencuri Babak Belur Dikeroyok Warga

Pemilik lahan masih bersikukuh belum ada kesepakatan harga.

Warga minta harga Rp 1 juta per meter atau Rp 14 juta per ru.

Namun harga yang ditawarkan pemerintah hanya Rp 10 juta.

Namun rumah dan bangunan dinilai berbeda. (Didik Mashudi)