DPRD Blitar Desak Parkir Berlangganan Dicabut

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Meski sudah 14 tahun diberlakukan parkir berlangganan oleh Pemkab Blitar, namun bukan berarti tak ada masalah.

Setiap hari, banyak masyarakat yang mengeluh dan mengadu ke anggota dewan karena masih tetap dipungut saat memarkir kendaraannya.

Karena itu, anggota dewan meminta agar parkir berlangganan, yang setiiap tahaun dibayar berssmaan membayar pajak tahunan kendaraan bermotor di Samsat itu, dicabut.

Sebab, itu ditengarai memberatkan masyarakat dan juga diduga rawan penyimpangan. Itu terungkap pada hearing di gedung dewan, Rabu (15/1), antara anggota Komisi II dan dinas pendapatan (Dispenda).

Hearing menyikapi paska demo yang dilakukan oleh LSM Gerakan Perbaruan Indonesia (GPI) pada 6 Januari kemarin.

"Kalau ujung-ujungnya, masyarakat kembali yang dirugikan atas pelaksanaan parkir berlangganan itu, ya alangkah baiknya, itu dicabut saja. Sebab, setiap hari, kami ini kebanjiran pengaduhan atas kasus itu (meski sudah membayar parkir berlangganan tiap tahun, masyarakat tetap dipungut tiap memarkir kendaraannya)," kata Andi Widodo, sekretaris Komisi II saat hearing.

• Nasib Tragis Gadis Tewas di Usia Muda, Cuma Makan Nasi dan Sambal Selama 5 Tahun, Kondisinya Pilu

• Curi 4 Burung Murai Senilai Rp 20 Juta Terekam CCTV, Residivis di Jombang ini Nginep di Penjara

• 77 ASN Ikuti Lelang Jabatan Pemprov Jatim, Staf Ahli Gubernur Dibiarkan Kosong

Menurutnya, dispenda jangan bangga dulu kalau bisa memenuhi target pendapatan (PAD) sebesar Rp 7,8 miliar tiap tahun dari sektor parkir berlangganan. Itu bukan prestasi karena bukan kesadaran masyarakat.

Namun, itu dibayar saat masyarakat membayar pajak kendaraannya di Samsat. Coba kalau tidak melibatkan petugas Samsat, mungkin saja masyarakat akan keberatan.

"Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat masih jadi korban jukir. Dan, itu tak tindakan meski bukan rahasia lagi kalau ada petugas lapangan yang diduga nakal," ungkapnya kepada Tribunjatim.com.

Karena itu, politisi dari PAN ini minta agar dispenda itu kreatif. Bukan hanya mengandalkan pendapatan parkir yang terkesan membebani masyarakat itu.

Namun, ada sektor lain, yang tak kalah besar, yakni pajak tambang galian C, seperti pasir. Masak, ada ratusan lokasi tambang di sepanjang kali Lahar, namun PAD hanya Rp 370 juta.

"Padahal, setiap hari itu ada ribuan truk yang mengangkut pasir, untuk dijual ke luar kota. Harga pasir pun juga mahal, bisa sampai Rp 900.000 per truk, dan itu yang merusak jalan raya. Kenapa kok PAD-nya kok kecil, apa nggak bisa di-perbup-kan, sehingga bisa meningkatkan PAD," paparnya.

Menanggapi itu, Ismuni, Kadispenda mengatakan, jika masih ada pungutan lagi ketika masyarakat memarkir kendaraannya, itu bukan petugas parkir yang sesungguhnya melainkan oknum.

"Dan, silakan dilaporkan, biar ada tindakan tegas dari dishub atau kepolisian. Sebab, parkir berlangganan itu sebenarnya buat meringankan masyarakat," ujarnya kepada Tribunjatim.com.

Sementara, Joko Prasetyo, koordinator LSM GPI, yang mencuatkan pertama kali dugaan kebocoran pada PAD parkir itu, mengatakan, itu pernyataan klise. Semestinya, kalau dispenda dan dinas perhubungan (dishub) itu serius, ya dibersihkan kalau ada jukir nakal atau bukan petugas parkir namun bisa memarkir di tempat-tempat keramaian.

"Seperti di Kota Blitar, polres pernah melakukan OTT terhadap dua jukir nakal dan langsung ditahan. Mengapa di kaabupaten (Blitar) kok tak ada tindakan seperti itu, apa memang ada dugaan main mata dengan oknum petugas di lapangan," papar Joko.

Semestinya, jika sudah ada parkir berlangganan itu, petugas parkirnya berseragam, dengan tak boleh memungut karena sudah digaji. Ini tidak, sudah digaji, namun tetap dibiarkan memungut parkir.

"Ya, kami sangat mendukung jika parkir berlangganan itu dihapus," ujarnya.(fiq/Tribunjatim.com)