Bandara Kediri, Gudang Garam Siapkan Rp 6 Triliun, Menhub: Tidak Bisa Jadi Bandara Internasional

TRIBUNJATIM.COM - Bandara Kediri Jawa Timur segera mulai dibangun. Peletakan batu pertama dijadwalkan pada April 2020.

Pembangunan Bandara Kediri ini dilakukan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan dana seluruhnya ditanggung PT Gudang Garam Tbk.

Sedangkan PT Angkasa Pura I akan bertindak sebagai pengelola.

Dikutip dari Kompas.com, anak usaha Gudang Garam (GGRM), PT Surya Dhoho Investama (PT SDI), memperkirakan akan menggelontorkan dana hingga Rp 6 triliun untuk membangun Bandara Kediri.

• Bandara Kediri Terkendala Pembebasan Lahan 5,88 Hektare, Kesepakatan Harga Warga-Pemerintah Alot

• Wagub Jatim Emil Dardak Pastikan Ground Breaking Bandara Kediri Awal Tahun Ini

"Kalau itu finalisasi. Yang bisa saya katakan rangenya. Tanah aja Rp 3 triliun ya, plus bandara bisa Rp 3 triliun minimal. Tapi masih dibahas," ujar Direktur Utama PT SDI, Susanto Widyatmoko ketika ditemui Kompas.com di Kantor Menko Maritim dan Investasi, Kamis (16/1/2020).

Dia membenarkan, skema KPBU pembangunan Bandara Kediri dana keseluruhannya berasal dari Gudang Garam.

"Sudah berproses, ini KPBU khusus. Kalau umum, misal tanah pemerintah, tapi infrastruktur swasta. Ini 100 persen swasta semua. Proses KPBU seperti ini pertama kalinya kayaknya. Karena 100 persen swasta," katanya.

Rampung dalam 2,5 Tahun

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) memastikan pembangunan Bandara Kediri dimulai April 2020.

Proses pembangunan bandara itu masih pada tahap penetapan lokasi dan pematangan desain.

Bandara Kediri ini membutuhkan luas lahan hingga 450 hektare, untuk mengakomodasi landasan pacu (runway) sepanjang 300 meter dan terminal untuk menampung 1,5 penumpang per tahun.

• Wagub Emil Dardak : Pembebasan Lahan Bandara Kediri Sudah Hampir Tuntas

• Lahan Bandara Kediri Belum Dibebaskan Tinggal 7,4 Hektar, Tinggal Perkampungan

Namun, sebelum proses pembangunan, pihak pemerintah dan Gudang Garam menunggu rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ditargetkan pembangunan Bandara Kediri akan rampung dalam 2,5 tahun.

Namun, pemerintah mengupayakan akhir tahun 2020, tahap pertama pembangunan akan selesai dengan kapasitas 1,5 juta penumpang.

Mengenai lahan yang belum dibebaskan, menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana Banguningsih Pramesti, hanya tersisa 2 persen.

"Pembebasan (lahan) sudah sedikit lagi. Sekitar 98 persen (sudah bebas). Ground breaking 16 April 2020," kata Polana Banguningsih Pramesti.

Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan membantu dalam proses perizinan serta mengelola bandaranya melalui PT Angkasa Pura I (Persero).

"Ya tadi proses izin segala macam pesawat terbang naik turun itu kan di Kementerian Perhubungan," kata Luhut.

Ia mengatakan, hanya tersisa 1 hektare tanah yang belum dibebaskan, sedangkan penetapan lokasi dan desain sudah matang.

"Jadi Bandara Kediri saya kira hampir tuntas. Mengenai AP 1 sudah selesai, kemudian mengenai jalan udah selesai.

Masih ada bidang tanah seluas satu hektare, sekian persen dari semua, tapi itu juga akan kita ganti.

Jadi mereka disiapkan di tempat lain nilai lebih baik dari nilai yang sekarang ini," kata Luhut.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, status Bandara Kediri telah ditetapkan sebagai bandara nasional.

Pasalnya, jika keinginan bandara berstatus internasional akan berdampak terhadap pertahanan.

Hal ini mengacu pernyataan pihak Gudang Garam yang berharap Bandara Kediri bisa berstatus internasional.

"Jadi gini, kita itu lagi mau mengonsolisdasikan mana saja bandara yang untuk internasional.

Kalau semua jadi internasional hub-nya bukan Jakarta jadi Singapura.

Dan ini juga bermasalah berkaitan dengan pertahanan. Banyak hal.

Lazimnya nggak begitu banyak sih, nggak asal-asal. Apalagi di Juanda kan dekat sekali. Jadi saya nggak rekemondasi jadi internasional airport," ujarnya.

Bandara tersebut, lanjut Polana, akan masuk kategori sistem multi bandara (multi airport system).

Akan tetapi, tidak merujuk menjadi bandara internasional. Sebab, sudah terdapat Bandara Internasional Juanda yang berlokasi di Surabaya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Faik Fahmi mengatakan, Bandara Kediri bakal dikelola oleh pihak mereka.

Sebelumnya, sempat diberitakan jika Angkasa Pura II yang akan mengelola.
"Ya mudah-mudahan sampai sejauh ini dengan AP I," ucapnya.

Meski menggunakan skema KPBU, nilai investasi untuk Bandara Kediri sendiri belum dapat dipastikan.

"Belum. Itu belum disampaikan secara pasti. Ini kan tahap awal ya.

Tadi lebih bicara kepada persoalan teknis mengenai proses penetapan lokasi yang masih terhambat ya jadi belum masuk ke aspek bisnis atau kerja sama seperti apa.

Tadi hanya diminta AP I dan Gudang Garam berbicara mengenai aspek bentuk kerja samanya seperti apa," jelasnya.

Faik menilai, potensi adanya Bandara Kediri akan membantu kepadatan penerbangan yang ada di Surabaya.

"Saya kira (bandara) Kediri sangat potensial dengan catatan aksesibilitasnya dibangun dengan baik sehingga akses ke Surabaya juga bisa mudah.

Dan ini bisa jadi alternatif untuk penerbangan ke Jatim. Karena Juanda sudah mengalami kapasitas yang harus dikembangkan. Nah ini pengembangan bisa melalui Kediri," katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Bandara Kediri Didanai 100 Persen Gudang Garam, Pemerintah?