Soal Siswa SMPN 16 Malang Dibully, Wali Kota Sutiaji Bertemu Seluruh Kepala Sekolah SMP Hari Ini

TRIBUNJATIM.COM, KLOJEN - Pertemuan Wali Kota Malang, Sutiaji dengan seluruh kepala sekolah SMP negeri dan swasta se-Kota Malang berlangsung tertutup di Balaikota, Rabu (5/2/2020).

Pertemuan ini merupakan agenda tambahan Wali Kota Malang, Sutiaji.

Sejumlah kepala sekolah diundang pada, Rabu (5/2/2020) pukul 10.00 WIB.

Namun acara baru dimulai mendekati pukul 11.00 WIB.

Setelah Wali Kota masuk ruang sidang, pintu ditutup.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yaitu Zubaidah, Kadindik dan Totok Kasianto, Sekdin pun turut dalam pertemuan itu.

Sampai saat ini pertemuan masih berlangsung.

Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam rilisnya, Selasa(4/2/2020) yang diterima TribunJatim.com, pihaknya menerima sejumlah pengaduan atas kasus dugaan perundungan yang dialami seorang siswa SMPN di kota Malang.

Dalam rilisnya, pelaku disebutkan ada tujuh anak.

Laporan masyarakat yang diterima KPAI pun segera ditindaklanjuti oleh Komisioner KPAI bidang pendidikan.

Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan mengatakan diduga kuat sekolah tidak memiliki sistem pengaduan.

Sehingga kasus-kasus perundungan tidak dilaporkan oleh korban.

• Pria Jombang Temukan Mayat Saat Mencari Rumput di Dam Karet Sungai Brantas Jombang

• Antisipasi Virus Corona, Penerbangan Rute Banyuwangi-China Ditunda Sementara

• Target Mario Gomez di Laga Uji Coba Arema FC Vs Semeru FC Lumajang

• Babak Akhir Pengusutan Kasus Memiles, Polda Jatim Prioritas untuk Selamatkan Aset PT Kam and Kam

• Bank Syariah Mandiri Beri Beasiswa kepada 25 Mahasiswa Unair yang Memiliki Jiwa Wirausaha

Rencananya KPAI akan melakukan pengawasan langsung atas kasus perundungan ini.

KPAI akan meminta Pemkot Malang memfasilitasi rapat koordinasi membahas penanganan kasus dan pencegahan kasus serupa terjadi di sekolah-sekolah lain.

KPAI segera bersurat kepada Wali Kota Malang untuk mengajukan rakor pada 13 Februari 2020.

Untuk itu, KPAI meminta Pemkot untuk mengundang pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Inspektorat Kota Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan P2TP2A kota Malang

Serta kepolisian yang saat ini masih melakukan penyelidikan kasus ini.

Tujuan rakor untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak korban dan anak-anak pelaku.

Seperti hak atas pendidikan, hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikologis.

Selain itu, proses hukum jika dilanjutkan harus dipastikan bahwa anak korban dan anak-anak pelaku diproses sesuai dengan UU Perlindungan Anak (PA) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

KPAI dalam rapat koordinasi nanti akan minta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang melakukan percepatan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di semua jenjang pendidikan.

Sekolah yang menerapkan SRA wajib memiliki sistem pengaduan yang melindungi anak korban dan anak saksi.

• Simpan Sabu 690 Gram di Laci Meja Istri, Sipir Lapas Klas 1 Madiun Ini Terancam Hukuman Mati

• Pria Tulungagung Ngaku Anggota BIN Bisa Masukkan Orang Jadi PNS Raup Rp 180 Juta dari 8 Korban

• Idap Tumor Limfangioma, Bayi Rani Alami Pembengkakan di Paha, Peroleh Bantuan Dana dari Kitabisa.com

Dalam pasal 54 UU. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan sekolah melakukan perlindungan terhadap peserta didik dari kekerasan.

Selain itu, sekolah-sekolah perlu disosialisasi Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah, karena sepanjang pengawasan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh KPAI.

Sebab mayoritas sekolah tidak menggunakan Permendikbud tersebut dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah.

Penulis: Sylvianita Widyawati

Editor: Elma Gloria Stevani