Buruh dan Mahasiswa di Kabupaten Madiun Menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja

Penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, juga terjadi di Kabupaten Madiun.

(Surya/Rahadian bagus)
Aksi unras penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja oleh mahasiswa dan buruh mendapat pengawalan dari kepolisian Polres Madiun 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Penolakan terhadap Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, juga terjadi di Kabupaten Madiun.

Belasan orang terdiri dari kalangan buruh dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (11/3/2020).

Belasan orang yang mengatasnamakan dari Perjuangan Rakyat Buruh Mahasiswa Madiun Raya (Perabumara) menyampaikan orasi dan tuntutannya di depan gedung DPRD Kabupaten Madiun.

Koordinator aksi, Purwadi, mengatakan kedatangan mereka siang itu ke gedung dewan yaitu untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Dia berharap para wakil rakyat bisa meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

Purwadi mengatakan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja hanya mengakomodir kepentingan pengusaha. Menurutnya, materi RUU ini banyak yang menyimpang dari nilai-nilai UUD 1945 dan akan melahirkan perbudakan modern, kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, mengurangi dan menghilangkan hak serta kesejahteraan para buruh.

Harga Gula Meroket, Gula Impor Bakal Digelontorkan Pemprov Jatim Bulan Maret ini

Lusa, Panitia Angket Bakal Panggil Bupati Jember Faida

Tingkah Lucinta Luna saat Digiring Pindah Rutan Dikuak Polisi, Abash Pacarnya Pamer Video Ngangguk

"Kami menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Omnibus Law dirancang jelas untuk mengurangi hak buruh. Faktor utama tidak masuknya investasi ke Indonesia adalah faktor korupsi bukan karena aturan ketenagakerjaan," terangnya kepada Tribunjatim.com.

RUU Cipta Lapangan Kerja, lanjut Purwadi, juga mengebiri hak-hak buruh yaitu tidak adanya perlindungan bagi pekerja perempuan yaitu cuti haid yang ditiadakan, fleksibilitas jam kerja atau tidak adanya batasan pekerja kontrak dan outsourshing, menghilangkan upah minimum, dan penghilangan pesangon.

"Kami akan mengawal bagaimana aspirasi ini ditindaklanjuti oleh pemerintah atau tidak," kata Purwadi kepada Tribunjatim.com.

Mereka mengancam, apabila tidak ada tindak lanjut, maka mereka akan kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak. (rbp/Tribunjatim.com)

 

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved